Buku ini dibuat karena telah disepakati secara nasional bahwa pembaharuan hukum perdata dilakukan secara parsial. Untuk menjaga agar masyarakat tidak melupakan bahwa pembaharuan tersebut berada dalam satu sistem yang memiliki fondasi berupa asas-asas hukum terpadu, maka pembaharuan hukum ini dihimpun secara sistematis dalam bentuk kompilasi (himpunan) dalam buku ini.
Buku ini memiliki kualitas yang dapat menjadi rujukan bagi para ahli ilmu hukum, mahasiswa fakultas hukum, dan mereka yang berminat untuk mempelajari hukum.
BAGIAN PERTAMA PERIKATAN PADA UMUMNYA Umum - Rumus - Unsur Perikatan - Sumber Perikatan - Schuld dan Haftung Jenis-jenis Perikatan - Dilihat dari Prestasinya, Maka Dapat Dibedakan - Dilihat dari Subjeknya, Maka Dapat Dibedakan - Dilihat dari Daya Kerjanya, Maka dapat Dibedakan - Pembedaan Perikatan Berdasar Undang-Undang Perikatan untuk M emberikan Sesuatu - Kewajiban dalam Perikatan Memberikan Sesuatu - Kewajiban Ganti Rugi - Saat Ingkar Janji Dimulai Perikatan untuk Membuat Sesuatu dan Tidak Berbuat Sesuatu - Kewajiban Ganti Rugi - Eksekusi Riel (Parate Eksekusi) Perikatan untuk Tidak Berbuat Sesuatu - Kewajiban Ganti Rugi - Luas Ganti Rugi Ingkar Janji (Wanprestasi) - Ingkar janji - Pernyataan Lalai (Ingebreke Stelling) - Hak-hak Kreditur Kalau Terjadi Ingkar Janji - Ganti Rugi (Schadev Ergoeding) - Bentuk Ganti Rugi - Kerugian Immaterial (Tidak Berwujud) - Jumlah Ganti Rugi Keadaan Memaksa (Force Majeur) - Unsur-unsur Keadaan Memaksa - Akibat Keadaaan Memaksa Itu - Teori-teori tentang Keadaaan Memaksa - Bentuk Keadaaan Memaksa - Pembuktian dalam Keadaaan Memaksa Risiko - Risiko pada Perjanjian Sepihak - Risiko dalam Perjanjian Timbal-balik - Luas Ganti Rugi (Kerugian yang Nyata) - Kerugian yang Diduga - Bunga Perikatan Bersyarat - Definisi Perikatan Bersyarat - Syarat-syarat yang Tidak Mungkin atau Tidak pantas - Syarat yang Tidak Mungkin Terlaksana - Syarat yang Pelaksanaannya Digantungkan pada Salah Satu Pihak (Potestatip) - Syarat yang Dimaksud oleh Pihak-pihak - Syarat dengan Keteapan Waktu (Syarat Positif) - Syarat Negatif (Digantungkan pda Suatu Peristiwa Tidak Akan Terjadi di dalam Suatu Waktu Tertentu - Syarat Terpenuhi Jika Debitur Menghalangi Terpenuhinya Syarat Itu - Syarat Tangguh yang Dipenuhi - Hak Kreditur Mengadakan Persiapan (Konservation) - Syarat Tangguh - Risiko pada Perikatan dengan Syarat Tangguh - Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Bersyarat - Syarat Batal - Ingkar Janji Adalah Syarat Batal dan Perjanjian Timbal-Balik - Hak Kreditur terhadap Debitur yang Ingkar janji Perikatan dengan Ketetapan Waktu - Definisi Ketetapan Waktu - Hak Pilih pada yang Berutang - Perikatan Alternatif Menjadi Perikatan Murni, dalam Hal Perikatan Tanggung Renteng - Terjadinya Perikatan Tanggung Renteng - Tanggung Renteng Aktif - Tanggung Renteng Pasif - Tanggung Renteng Dinyatakan Secara Tegas - Hak Pilih pada Kreditur - Penggugat Dapat Menggugat kepada Debitur untuk Seluruh Utang - Risiko Jika Barang yang Diperjanjikan Musnah - Gugatan Membayar Bunga - Tangkisan (Eksepsi) - Pembebasan Perikatan Tanggung Renteng Akiabta Percampuran Utang Karena Warisan - Pembebasan Seorang Debitur dari Perjanjian Tanggung Renteng karena Kemauan Kreditur - Pembebasan Debitur dalam Perjanjian Tanggung Renteng - Pembebasan Bunga Tunggakan - Perikatan Tanggung Renteng Dapat Dibagi - Hak Seorang Debitur yang Melunasi Seluruh Utang Debitur Lain - Kewajiban Debitur terhadap Salah Satu Debitur yang Tidak Mampu Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi - Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi - Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi Karena Maksud Pihak-pihak - Tanggung-Menanggung dan yang Tidak Dapat Dibagi - Pelaksanaan Perikatan yang Dapat Dibagi - Pengecualian dari Asas yang Tersebut dari Pasal 1299 - Tanggung Jawab Setiap Debitur - Tanggung Jawab Bagi Ahli Waris - Hak Ahli Waris dari yang Berpiutang Perikatan dengan Ancaman Hukuman - Pengertian Ancaman Hukuman - Ancaman Hukuman untuk Memilih - Hak Kreditur untuk Memilih - Ancaman Hukuman sebagai Ganti dari Kerugian - Kelalaian Debitur - Wewenang Hakim - Perikatan Pokok Tidak Dapat Dibagi - Perikatan Pokok Dapat Dibagi - Perikatan Pokok Dapat Dibagi dengan Ancaman Hukuman Tidak Dapat Dibagi PERJANJIAN Umum - Definisi - Bentuk Jenis-jenis - Perjanjian Timbal-Balik - Perjanjian Cuma-cuma (Pasal 1314 KUH Perdata) - Perjanjian Atas Beban - Perjanjian Bernama (Benemd) - Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomst) - Perjanjian Obligatoir - Perjanjian Kebendaan (Zakelijk) - Perjanjian Konsensual - Perjanjian Riel - Perjanjian Liberatoir - PerjanjianPembuktian (Bewiisovereenkomst) - Perjanjian Untung-untungan - Perjanjian Publik - Perjanjian Campuran Pihak-pihak dalam Perjanjian (Subjek) Perjanjian Garansi Ketentuan-ketentuan Umum yang Mengikat Semua Perjanjian (Bernama dan Tidak Bernama) Syarat-syarat untuk Sahnya Perjanjian - Syarat-syarat Sahnya Perjanjian - Syarat Subjektif - Syarat Objektif Akibat Perjanjian - Perjanjian yang Sah Adalah Undang-undang - Asas kebebasan Berkontrak - Asas Konsensualisme - Asas Kepercayaan - Asas Kekuatan Mengikat - Asas Persamaan Hukum - Asas Keseimbangan - Asas Kepastian Hukum - Asas Moral - Asas Kepaptutan Isi Perjanjian Actio Pauliana Penafsiran Perjanjian PERIKATAN-PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG Jenis Perikatan Perikatan yang lahir dari Undang-undang Akibat Perbuatan Orang yang Halal dan yang Melawan Hukum - Perbuatan manusia yang menurut hukum (halal) - Perikatan wajar (naturlijke verbintenis) - Pembayaran utang yang tidak diwajibkan (onverschulsdigde betaling) Perbuatan Hukum HAPUSNYA PERIKATAN Perikatan Hapus Pembayaran - Pemenuhan Prestasi - Pihak yang Berwajib Membayar - Pembayaran untuk Perikatan Berbuat Sesuatu - Syarat untuk Debitur yang Membayar - Yang Berhak Menerima Pembayaran - Pembayaran kepada Pemegang Surat Piutang - Pembayarn oleh Debitur dengan Barang yang Telah Disita - Kreditur Tidak Bisa Dipaksa untuk Menerima Pembayaran dengan Barang Lain - Pembayaran dengan Prestasi Lain - Kredtur Tidak Bisa Dipaksa Menerima Sebagian Utang - Kreditur Dibebaskan dari Kewajiban Membayar - Pembayaran dalam Perjanjian Sepihak - Pembayaran Utang Barang yang Ditentukan Jenisnya - Tempat Pembayaran - Kekuatan Hukum 3 (Tiga) Surat Pembayaran Berturut-turut - Biaya Pembayaran - Pembayaran Berbagai Utang - Pembayaran Utang dan Bunga - Kekuatan Tanda Pembayaran - Prioritas Utang-utang yang Dibayar Subrogasi - Definisi - Subrogasi Karena Perjanjian - Subrpgasi Karena Undang-Undang Tentang Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan - Penawaran Pembayaran oleh Debitur - Syarat-syarat Pembayaran Tunai - Syarat-syarat Penyimpanan yang Sah - Biaya - Hak Debitur Mengambil Titipan - Hak Debitur untuk Mnegambil Titipan Gugur - Jangka Waktyu Pembebasan Utang - Hak Kreditur Gugur untuk Mendapat Pembayaran - Kewajiban Debitur Memberi Peringatan Kepada Kreditur Melalui Pengadilan Pembaharuan Utang (Novasi) - Bentuk Novasi - Syarat-syarat Novasi - Kehendak dan Pelaksanaan dari Novasi Dinyatakan Secara Tegas - Penunjukan Debitur Baru - Pemindahan atau Delegasi - Kreditur Tidak Dapat Menuntut Debitur Lain dari Dibebaskannya Utang Pengoperan Utang dan Pengoperan Kontrak - Pembaharuan Utang dengan Kreditur Baru - Penunjukan Debitur atau Kreditur Saja Tidak menimbulkan Novasi - Hak Didahulukan dan Diikuti pada Piutang Lama Tidak Berpindah pada Piutang Baru Kompensasi atau Perjumpaan Utang - Kompensasi - Permintaan Pembayaran - Terjadinya Perjumapaan - Perjumpaan dalam Perjanjian Pertanggungan - Pemindahan hak dalam Perjumpaan - Tempat Pembayaran - Perjumpaan Berbagai Utang yang Ditagih dati Satu Orang - Hak-hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik - Penggunaan Hak Istimewa dan Hipotik oleh Seseorang yang Membayarkan Utang Karena Perjumpaan Percampuran Utang - Percampuran Utang Terjadi Demi Hukum - Percampuran Utang pada yang Berutang Pertama Berlaku Juga untuk Para Penanggung Uatng Pembebasan Utang - Pembebasan Utang Tidak Dipersangkaan Tetapi Harus Dibuktikan - Bukti Pembebasan Utang - Pembebasan Utang pada Salah Seorang Kawan Berutang - Penegmbalian Gadai - Pembebasan yang Berutang-utang Pertama - Pembayaran oeh Penanggung Musnahnya Barang yang Terutang - Force Majeur dan Akibatnya dalam Perikatan - Kewajiban Debitur Jika Terjadi Force Majeur Kebatalan dan Pembatalan Perikatan - Perjanjian yang Diikat oleh Pihak yang Tidak Cakap - Syarat-syarat Mengajukan Pembatalan oleh Mereka yang Tidak Cakap dalam Hukum - Pembatalan Perjanjian yang Cacat pada Syarat Subjektif - Akibat Hukum dari Pembatalan - Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian oleh Mereka yang Tidak Cakap - Pemulihann ke Keadaan Semula - Ganti Rugi - Jatuh Tempo - Alasan-alasan untuk Membatalkan Perjanjian - Tuntutan Pernyataan Batal Gugur BAGIAN KEDUA TINJUAN ATAS BEBERAPA ASPEK HUKUM DARI PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DAB CISG (Oleh: Taryana Soenandar, S.H.) Umum Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional Unidroit - Prinsip Kebebasan Berkontrak - Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) - Praktek Kebiasaan Setempat dalam Transaksi Bisnis - Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran (Offer) dan Penerimaan (Acceptance) atau Melalui Perilaku - Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk - Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan - Perlindungan Pihak Lemah dalam Syarat-syarat Baku - Syarat Sahnya Kontrak - Kontrak Mengandung Perbedaan Besar (Gross Disparity) - Prinsip "Contra proferentem" dalam Penafsiran Kontrak Baku - Prinsip Menghormati Kontrak Ketika Terjadi Kesulitan (Hardship) - Prinsip Pembebasan Tanggung Jawab dalam Keadaan Memaksa (Force Majeur) Prinsip-prinsip Hukum dari Konvensi Kontrak Internasional untuk Jual Beli Barang (CISG) - Ruang Lingkup, Berlakunya Konvensi Kontrak Internasional untuk Jual Beli Barang (CISG) - Prinsip-prinsip Umum Kontrak Jual Beli Barang Internasional - Pembuatan Kontrak Melalui Penawaran (Offer) dan Penerimaan (Acceptance) - Ketentuan Jual Beli Barang - Kewajiban-kewajiban Penjual - Kewajiban-kewajiban Pihak Pembeli - Tuntutan dan Pelanggaran Kontrak oleh Pembeli - Ketentuan-ketenyuan Lainnya BAGIAN KETIGA HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (Oleh: Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A.) Pengertian Perjanjian Asas-asas Perjanjian Syariah - Al-Hurriyah (Kebebasan) - Al-Musawah (Persamaan dan Kesetaraan) - Al-'Adalah (Keadilan) - Al-Ridha (Kerelaan) - Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran) - Al-Kitabah (Tertulis) Perangkat Hukum Perjanjian - Rukun Akad - Shighat al-Aqad (Pernyataan untuk Mengikat Diri) - Mahal al-Aqd (Objek Akad) - Al'Aqidain (Pihak-pihak yang Berakad) - Maudu'ul Aqd (Tujuan Akad) Macam-macam Akad (Tashnif Al-Uqud) - Akad Shahih - Akad Tidak Shahih Berakhirnya Akad (Intiha Al-'Aqdi) (H. 2776 - 289) Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Syariah dalam Membuat Perjanjian - Dari Segi Subjek Akad atau Para Pihak yang Membuat Perjanjian - Dari Segi Tujuan dan Objek Akad - Adanya Kesepakatan dalam Hal yang Berkaitan dengan .... - Adanya Persamaan/Kesetaraan/Kesederajatan/Keadilan - Pilihan Hukum Beberapa Contoh Perjanjian dalam Operasional Perbankan Syariah - Wadi'ah - Mudharabah - Murabahah BAGIAN KEEMPAT KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Oleh: Mariam Darus Badrulzaman, S.H.) Pengantar - Dunia Maya - Upaya Pemerintah Upaya Dunia Internasional tentang Pembentukan Dunia Siber Proses Memasuki Internet - Internet (Dunia Maya) - E-mail - Domain Name - Izin Kontrak Dagang Elektronik (KDE) - Asas-asas - Istilah - Definisi - Bentuk Perjanjian - Kontrak Baku - Para Pihak - Ciri Kontark Dagang Elektronik (KDE) Kontrak antara Internet Service Provider dan Pengembang (Agen) - Jenis Kontrak Kontrak Dagang Elektronik dan KUH Perdata - Definisi Perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata) - Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH PErdata) - Saat Terjadinya Kesepakatan (KOntrak) - Barang yang Dapat Diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) - Isi Perjanjian - Ingkar janj - Ganti Rugi - Perlindungan terhadap The Right to Privacy Kontrak Dagang Elektronik dann Alat Bukti KDE dan Hak Merek (Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001) - Perjanjian Hak Merek dalam KDE Merupakan Hal yang Sangat Penting Karena di dalam KDE Dilibatkan Masalah Kepemilikan dari Perangkat Lunak Elektronik. Hak M erek Mengatur tentang Benda yang Tidak Berwujud - Pengalihan Hak Merek (Pasal 40 Undang-Undang Merek) - Pemberian Lisensi Kontrak Dagang Elektronik Menurut Sistem Common Law Pilihan Hukum Yurisdiksi Pengadilan Peran Pemerintah Saran HUKUM SIBER SISTEM PENGAMANAN & COMMERCE (Oleh: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.) Mengapa E-Commerce Memerlukan Sistem Pengamanan Aspek-aspek Pengamanan Cryptography - Encryptio dan Descryption - Symmetric Cryptosystem - Asymmetric Cryptosystem Digital signature Public Key Certificate Cyberlaw Indonesia E-COMMERCE TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM (Oleh: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.) Pengertian E-Commerce Aspek-aspek Hukum dari & Commerce - Berlakukah Hukum Bagi Dunia Maya (Virtual World)? - Penggunaan Domain Name - Alat Bukti - Pengakuan Pemberitahuan E-mail sebagai Pemberitahuan Tertulis - Pembajakan Internet (Internet Piracy) - Perlindungan Bagi Konsumen - Perpajakan - Hubungan Hukum Para Pihak - Perlindungan terhadap The Right to Privacy - Pembatasan Tanggung Jawab - Pilihan Hukum (Choise of Law) - Yurisdiksi Pengadilan (Choise of Forum) Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia Undang-Undang Internet atau Undang-Undang Siber bagi Indonesia Unifikasi Hukum Internet Dunia KEJAHATAN KOMPUTER DAN SIBER SERTA ANTISIPASI PENGATURAN PENCEGAHANNYA DI INDONESIA (Oleh: Prof. Dr. H. Heru Soepraptomo, S.H., S.e.) Perkembangan Teknologi Komputer dan Siber Perkembangan Masalah Kejahatan Siber Komputer dan Siber Perkembangan Bisnis dan Kejahatan Siber Kasus Kejahatan Komputer dan Siber Segi Hukum Kejahatan Komputer dan Siber di Indonesia Antisipasi Pengaturan dalam Hukum Pidana Kesimpulan dan Saran
