Hadir pelembagaan judicial review pada akhirnya melahirkan penafsiran konstitusi atau yang dikenal dengan constitutional interpretation. Secara teori otoritas penafsiran konstitusi yang dinilai paling tepat apabila terjadi sengketa makna konstitusi harus diletakkan pada satu cabang otoritas yakni diberikan kepada kekuasaan yudikatif. Hal ini disebabkan kekuasaan yudikatif “kehakiman” adalah kekuasaan yang paling mampu melindungi struktur konstitusional dan nilai-nilai konstitusi dari “tirani politik”. Metode pengambilan keputusan di kekuasaan kehakiman “lembaga peradilan” menjadi yang terbaik bagi interpretasi dan perkembangan konstitusi itu sendiri. Legal reasoning telah menjadi bagian yang melekat dalam pengambilan keputusan konstitusional, bahkan moral reasoning juga telah tumbuh dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua bentuk aliran penafsiran konstitusi yakni originalist dan non-originalist, keduanya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai apa arti konstitusi dan apa yang seharusnya diartikan sebagai, “menginterpretasi” konstitusi. Keduanya memiliki pandangan bahwa konstitusi merupakan suatu norma yang bersifat otoritatif dalam mengambil keputusan konstitusional. Walaupun keduanya beranjak pada pemikiran yang sama, akan tetapi bagaimana maksud menginterpretasikan konstitusi originalist dan non-originalist memiliki cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang melahirkan teori penafsiran konstitusi. Teori-teori yang perkembangannya dipengaruhi oleh keyakinan hakim terhadap aliran yang mereka yakini tersebut. Teori yang kemudian diberi nama literalism/textualism, original Meaning (the words), original intent (enactors intentions), purposive, conceptualism, structure, doctrine, fundamental law, symbolism, dan prudentialism.
Belum banyak buku yang menulis khusus mengenai penafsiran konstitusi, apalagi dalam bahasa Indonesia. Buku ini seperti memberi air ketika dahaga. Keingintahuan mengenai teori konstitusi, dan bagaimana MK melakukan penafsiran serta teori apa yang digunakan dalam berbagai putusannya dapat dibaca dalam buku ini.
Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Hakim Konstitusi RI 2010-2015/Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013-2015
Buku yang dikembangkan dan disertasi karya Dr. M llham Hermawan, S.H., M.H., ini sangat layak dan saya rekomendasikan untuk dibaca, dipahami, dan dikembangkan oleh setiap insan hukum yang berkecimpung dalam dunia hukum dan konstitusi. Kedalaman analisis dan keluasan pemahaman Penulis mengenai fungsi, dan peran hermeneutic dalam penafsiran konstitusi, dapat menjadi modal penting bagi Penulis dan setiap insan hukum lainnya, sekiranya suatu saat terpanggil untuk mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi di masa mendatang. Buku ini sangat layak untuk terdaftar dalam daftar pustaka dan catatan kaki dalam setiap karya llmiah berikutnya sebagai pengembangan ilmu terkait problematika dan tawaran solusi mengenai penafsiran konstitusi.
Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Hakim Konstitusi RI 2014-2019 dan 2019-2024
Dengan mengacu pada kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir terakhir Konstitusi. Hal ini berarti bahwa prinsip supremasi yang diberlakukan di Indonesia diterapkan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (judicial cupremacy), in casu Mahkamah Konstitusi. Mengapa supremasi konstitusi dijalankan dengan prinsip supremasi pengadilan? Salah satu alasan fundamentalnya adalah karena “Without judicial supremacy, government officials would be free to ignore constitutional requirements with impunity,” kata Keith Whittington. Dalam konteks itulah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H. ini masuk ke dalam kategori “wajib baca”, khususnya oleh kalangan hukum, lebih-lebih mahasiswa menekuni bidang kajian hukum tata negara. Buku ini jadi makin menarik karena juga memberi uraian khusus tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan sejumlah isu konstitusional sebagaimana tertuang dalam putusan-putusannya, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review).
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi RI 2003-2008 dan 2015-2020
BAB 1 PEMAHAMAN AWAL PENTINGNYA PENAFSIRAN KONSTITUSI 1
A. Prapemahaman
B. Teoretis dan Konsep sebagai Bingkai Buku
1. Teori Konstitusi
2. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
3. Mahkamah Konstitusi
4. Hermeneutik
BAB 2 PERKEMBANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL 49
A. Perkembangan Gagasan Pengujian Konstitusional
1. Kenyataan Sejarah Amerika Serikat (Marbury vs. Madison). 2. Setelah Perang Dunia I (After World War I)
3. Pos Fasisme dan Pos Kolonialisme
4. Pos Komunisme dan Perkembangan Demokrasi Baru
B. Pijakan Teori Pengujian Konstitusional
1. Pergeseran Kedaulatan Parlemen ke Supremasi Konstitusi
2. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances
3. Demokrasi dan Counter-Majoritarian.
C. Model-model Lembaga Uji Konstitusional.
1. Model Desentralisasi (Decentralized System of Judicial Review)
2. Model Sentralisasi (Centralized System of Judicial Review)
D. Mahkamah Konstitusi di Indonesia
1. Sejarah Pembentukan
a. Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
b. Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
BAB 3 DASAR OTORITATIF KEWENANGAN PENAFSIRAN KONSTITUSI 117
A. Justifikasi dan Implikasi Teoretis Pengujian Konstitusional
B. Otoritas Penafsiran Konstitusi di Kekuasaan Kehakiman
1. Penafsiran Konstitusi sebagai “Judicial Supremacy”.
a. Melindungi Struktur dan Nilai-nilai Konstitusional
b. Legal Reasoning dalam Pengambilan Keputusan Peradilan.
2. Konstitusionalitas Penafsiran Konstitusi di Beberapa Negara
a. Kewenangan Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Konstitusi...... 135
b. Kewenangan Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Agung
c. Kewenangan Penafsiran Konstitusi di Konstitusional Konsil dan Majelis Nasional
C. Mahkamah Konstitusi sebagai “The Sole Interpreter of The Constitution”.
BAB 4 ALIRAN PENAFSIRAN KONSTITUSI 147
A. Dampak Sistem Hukum pada Penafsiran Konstitusi
1. Ciri Umum Tradisi Sistem Hukum dalam Penalaran Hukum
2. Penafsiran Konstitusi pada Tradisi Common Law dan Civil Law
B. Perkembangan Penafsiran Konstitusi
1. Aliran Penafsiran Konstitusi
a. Pendekatan Aliran Originalism.
b. Pendekatan Aliran Non-Originalism
2. Perdebatan Originalism dan Non-Originalism.
a. Kritik Substansi Penafsiran Originalism dan non-Originalism
b. Perwujudan “Living Constitution”
c. Perubahan Konstitusi Melalui Judicial Interpretation
BAB 5 TEORI PENAFSIRAN KONSTITUSI 158
A. Teori-teori dalam Penafsiran Konstitusi
1. Beberapa Pemikiran dalam Teori dalam Penafsiran Konstitusi.
a. Nicole Cress
b. Steven D. Smith.
c. Philip Bobbitt
2. Analisis Teoretis dalam Penafsiran Konstitusi
B. Penerapan Hermeneutik dalam Penafsiran Konstitusi
1. Dari Hermeneutik Menuju Hermeneutik Konstitusional.
2. Premis Hermeneutik Konstitusional dalam Penafsiran Konstitusi
C. Rekonstruksi Cara Berpikir dalam Penafsiran Konstitusi
BAB 6 PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 233
A. Beberapa Tafsir Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
1. Makna “Mampu Secara Jasmani dan Rohani” sebagai Salah Syarat Presiden dan Wakil Presiden Sebagaimana Dirumuskan
dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945
2. Calon Presiden Perseorangan Makna Tafsir terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945
3. Makna Frasa “Dipilih Secara Demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945
4. Kewenangan DPD “Dapat Mengajukan Rancangan Undang-Undang” dan “Ikut Membahas” sebagaimana
Dirumuskan dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945
5. Penafsiran Makna Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Penyelenggaraan “Pemilu Serentak”
6. Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Termasuk Dalam Makna Frasa “Hakim” sebagaimana Dirumuskan dalam
Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945
7. Penafsiran Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
8. Relasi Penafsiran antara Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dengan Pasal 28J UUD NRI 1945, dalam Perkara Konstitusionalitas
Hukuman Mati
9. Makna “Dikuasai oleh Negara” sebagaimana Diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945
B. Gerak Penafsiran di Mahkamah Konstitusi.
