Buku ini menyoroti pentingnya optimalisasi hukum acara perdata untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap daya saing perekonomian nasional. Dalam buku ini, dibahas pula analisis dan evaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata, serta rekomendasi upaya pembenahan dan penyesuaian peraturan agar lebih efektif.
Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terutama dengan adanya dualisme peraturan perundang-undangan yang diwariskan dari Pemerintah Hindia Belanda. Perbedaan hukum acara yang berlaku di Jawa, Madura, dan daerah lainnya seringkali menimbulkan kebingungan bagi pengguna pengadilan dan praktisi hukum. Buku ini mengusulkan perlunya penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengatasi inkonsistensi dalam ketentuan hukum acara perdata yang tersebar, serta untuk menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.
Buku ini menghadirkan wawasan yang sangat diperlukan bagi para praktisi hukum, akademisi, pelaku bisnis, dan pemangku kebijakan yang berurusan dengan peradilan perdata di Indonesia. Buku ini tidak hanya menawarkan panduan yang komprehensif dan mudah dipahami, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk menyusun undang-undang yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat dan globalisasi.
Bab 1 PERKEMBANGAN DASAR HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA 1
Landasan Filosofis Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia..1
Tinjauan Sosiologis Perkembangan Hukum Acara Perdata Indonesia..7
Digitalisasi Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia.22
Bab 2 STRATEGI DALAM BERACARA PERKARA PERDATA 41
Teori Hukum Acara Perdata .41
Perkembangan Teknik Penyelesaian Perk ara Perdata47
Bab 3 PROBlEMATI KA SURAT KUASA 71
Ketentuan tentang Surat Kuasa..71
Berakhirnya Kuasa ..90
Template Surat Kuasa92
Bab 4 DESAIN PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA 105
Perkembangan Proses Permohonan105
Strategi Membuat Surat Gugatan141
Putusan 193
Bab 5 PENGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA 201
Perkembangan Pedoman Penyelesaian Perkara Perdata..201
Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.207
Perubahan Sistem Persidangan Elektronik..230