Belbuk.comtoko buku onlineBuku Original021-4202857
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanTentang KamiHubungi Kami
Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)

Berat 0.50
Tahun 2018
Halaman 448
ISBN 9789797699307
Penerbit Rajawali Pers
Sinopsis          Buku Sejenis
 
Harga: Rp140.000
Tersedia:
Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Tindak Pidana Korupsi (Edisi 2)
Evi Hartanti
Rp68.000
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi 2)
M. Yahya Harahap
Rp185.000
Asas-Asas Hukum Pidana
Moeljatno
Rp65.000
Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa
Adami Chazawi
Rp51.000
Lainnya+   

Sinopsis

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi nampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh karena itu dalam tahun 1999 diundangkanlah No. 31/1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20/2001, sebagai pengganti UU No. 3/1971. Pada tanggal 27-12-2002 dikeluarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu lembaga independen yang diharapkan berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Disusul kemudian dengan UU No. 46/2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kalaupun dengan perangkat hukum yang lebih sempurna tersebut di atas, pemberantasan korupsi jalan ditempat, mungkin sudah saatnya kita tidak lagi menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain, yaitu yang berada pada penegak hukumnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk KPK dan Advokat). Mungkin pada merekalah kini yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia pada memperbaiki penegak hukumnya.

Buku ini mengulas perangkat hukum dalam memberantas korupsi yang bersumber pada UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Setiap tindak pidana korupsi dan hukum pidana formalnya diulas dengan pendekatan teoretik (doktrin hukum), yuridik dan emperik (praktik hukum dan jurisprodensi). Isi buku ini bersifat aplikatif. Sehingga sangat diperlukan bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum, dan pemerhati korupsi di Indonesia.
(Kembali Ke Atas)

Ulasan

UserUser, 09/05/2019
Rating: 5 dari 5 Bintang!
Sangat membantu utk pembuatan skripsi
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
   
Tidak
UserUser, 28/11/2018
Rating: 4 dari 5 Bintang!
Buku ini mengulas perangkat hukum dalam memberantas korupsi yang bersumber pada uu no. 31/1999 yang diubah dengan uu no. 20/2001. Setiap tindak pidana korupsi dan hukum pidana formalnya diulas dengan pendekatan teoretik (doktrin hukum), yuridik, dan empirik (praktik hukum dan yurisprudensi). Isi buku ini bersifat aplikatif, sehingga sangat diperlukan bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum dan pemerhati korupsi di Indonesia.
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
   
Tidak
UserUser, 20/03/2017
Rating: 5 dari 5 Bintang!
bagus isinya
1 dari 2 orang menilai cukup membantu
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
   
Tidak
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)