Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum pembuktian merupakan kaidah yang mengatur perihal pembuktian, yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti dan dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran suatu fakta. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum pembuktian merupakan inti persidangan, yang akan mengantarkan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Buku ini diharapkan dapat menjelaskan perihal hukum pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara secara ringkas dan jelas. Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah).

Buku ini selain dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi hukum sebagai bahan perbincangan ilmiah terkait hukum pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara.