Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Buku ini merupakan kajian terhadap berbagai topik aktual dan kontekstual terkait dengan hukum kesehatan, sebuah disiplin ilmu yang relatif baru di Indonesia. Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk menjembatani dinamika antara perkembangan ilmu kesehatan dan sistem hukum yang mengaturnya. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi medis, transformasi layanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban pasien maupun tenaga kesehatan, hukum kesehatan menjadi bidang yang semakin krusial dan kompleks.
Melalui buku ini, pembaca diajak memahami hukum kesehatan tidak sekadar sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai instrumen keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penjamin mutu pelayanan kesehatan dalam masyarakat modern.
1 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DI MASA PANDEMI COVID-19 1
2 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DI INDONESIA. 11
3 MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN, SEBUAH KENISCAYAAN. 19
4 DOKTER: SEBUAH PROFESI YANG UNIK. 25
5 AMBIGUITAS TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS. 33
6 PENGGUNAAN GANJA DI BIDANG MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN K EMANFAATAN HUKUM 39
7 DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ADALAH DOKTER, APAKAH MUTLAK? 49
8 CATATAN SEDERHANA UNTUK PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS. 55
9 PASIEN: KONSUMEN YANG UNIK. 63
10 AMBIGUITAS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN. 69
11 MENDAMBAKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM PENGATURAN KETAMINE 75
12 INKONSISTENSI KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM YURISPRUDENSI. 83
13 MUNGKINKAH PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM SENGKETA MEDIS? 89
14 TALASEMIA MAYOR DAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEHAMILAN, SEBUAH DILEMA. 97
15 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM UU KESEHATAN MASIH BERMASALAH. 103
16 SECARIK CATATAN UNTUK UNDANG-UNDANG KESEHATAN. 109
17 SECARIK CATATAN UNTUK MAJELIS DISIPLIN DOKTER . 115
18 HUKUM KESEHATAN DALAM LINTASAN SEJARAH (SEBUAH PELAJARAN BERHARGA BAGI DOKTER). 121
19 PENGADILAN PERDATA KHUSUS PROFESI MEDIS, SEBUAH KENISCAYAAN 127
20 MISPERSEPSI TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS. 133
21 INFORMED CONSENT SEBAGAI FONDASI TINDAKAN MEDIS 139
22 INFORMED REFUSAL SEBAGAI ANTITESIS INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS. 145
23 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM TINDAKAN MEDIS 151
24 KARAKTERISTIK HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 157
25 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. 165
26 KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 171
27 DUTY OF CARE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT 179
28 KASUS DOKTER PAP, MOMENTUM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 185
29 SECARIK CATATAN UNTUK PERMENKES PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI 191
30 RISIKO MEDIS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER 197
31 KONTRIBUSI KESALAHAN PASIEN DALAM TINDAKAN MEDIS 203
32 PASIEN, BUKAN KONSUMEN BIASA 209
33 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM LAYANAN GAWAT
DARURAT. 215
34 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS 221
35 MEREDUPNYA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI). 227
36 QUO VADIS REKOMENDASI MAJELIS DISIPLIN PROFESI 233
