Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis.
Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya.
Sejarah Hukum Dagang 1
Pengertian Hukum Dagang 4
Sumber Hukum Dagang 10
Ruang Lingkup Hukum Dagang 12
Subjek Hukum Dagang 12
Objek Hukum Dagang 13
Arti Perdagangan, Pedagang, dan Benda 13
Hubungan KUHD dan KUHPdt 16
BAB 2 HUKUM PERJANJIAN 19
Pengertian Perjanjian 19
Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian 20
Unsur Perjanjian 21
Asas-a sas Perjanjian 23
BAB 3 PERUSAHAAN 31
Pengertian Perusahaan 31
Klasifikasi Bentuk Usaha Perusahaan 32
Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum 35
Bentuk Usaha Badan Hukum 36
Bentuk Usaha Milik Negara 38
BAB 4 PENGANGKUTAN NIAGA 41
Pengertian Hukum Pengangkutan 41
Sumber Hukum Pengangkutan 43
Asas Hukum Pengangkutan 45
Tujuan Hukum Pengangkutan 47
Pengaturan Hukum Pengangkutan 48
Teori dan Praktik Hukum Pengangkutan 49
Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan 50
Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan Niaga 53
BAB 5 SURAT BERHARGA 65
Pengertian Surat Berharga 65
Peranan Surat Berharga dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia 68
Pengertian Surat Berharga 71
Perbedaan Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga 72
Fungsi Surat Berharga 75
Jenis-jenis Surat Berharga 76
Syarat-syarat Surat Berharga 82
Unsur-unsur Surat Berharga 85
Klausul Atas Tunjuk dan Pengganti 90
Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga 91
Dasar Hukum yang Mengikat Antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga 91
Upaya Tangkisan pada Surat Berharga 94
Sejarah Pengaturan Surat Berharga 96
Usaha-usaha Penyeragaman dan Sumber Pengaturan Surat Berharga 101
Surat Berharga di Luar KUHD 104
BAB 6 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPAILITAN 105
Pengertian Kepailitan 105
Dasar Hukum Kepailitan 107
Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit 108
Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit 119
Sejarah Hukum Kepailitan 125
Para Pihak dalam Proses Kepailitan 138
Akibat Hukum Kepailitan 140
BAB 7 LEMBAGA KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 149
Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan 149
Bentuk Hukum dan Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan 152
BAB 8 ASURANSI 161
Pengertian Asuransi 161
Prinsip-prinsip Umum Asuransi dalam KUHD 162
Pengaturan Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 201 165
Polis Asuransi 166
Pihak-pihak dalam Asuransi 167
Objek Asuransi 167
BAB 9 PERDAGANGAN INTERNASIONAL 169
Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 169
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional 173
Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional 177
Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional 178
Kelemahan-kelemahan Hukum Perdagangan Internasional 180
Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional 181
Teori-teori Hukum Perdagangan Internasional 181
Sebab-sebab Timbulnya Perdagangan Internasional 186
Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia 186
Hambatan Perdagangan Internasional 187
Kebijakan Perdagangan Internasional 188
Hukum Dagang Internasional Lahir dari Transaksi Internasional dan Incoterm 189
Pergeseran Karakteristik Hukum Dagang 198
Sumber Hukum Dagang Internasional 200
Permasalahan-permasalahan dalam Hukum Dagang Internasional 209
BAB 10 LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 211
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 211
Pengertian Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 213
Asas dan Tujuan Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 214
Ruang Lingkup Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 216
BAB 11 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 217
Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 217
Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen 218
Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 223
Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 225
Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen 227
Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 228
Hubungan Hukum Perlindungan Konsumen dan Bidang Hukum yang Lain 229
Subjek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 230
Objek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 230
