Buku ini berusaha memberikan informasi dan kajian, baik secara teoritis dan kebiasaan maupun dalam praktik peradilan yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan teoritis, para praktisi hukum, mahasiswa, serta para pencari keadlian. Pembahasan buku ini diusahakan sesederhana dan sesistematis mungkin serta membahas surat dakwaan secara teori dan praktik, kemudian membahas masalah keberatan (eksepsi) dan upaya hukumnya serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik dengan beberapa putusan pengadilan serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Sehingga lebih dapat mencerminkan dan spesifikasi mengenai hukum acara pidana selaku hukum positif di Indonesia, serta buku ini dilengkapi ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran/pengaturan MA RI yang paling terbaru.
BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA B. SIFAT HUKUM ACARA PIDANA 1. Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Orang yang Dituntut 2. Sistem "Accusatoir" dan Sistem "Inquisitoir" C. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA E. ILMU-ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA F. SELAYANG PANDANG TERHADAP SEJARAH HUKUM A CARA PIDANA DI INDONESIA 1. Periode Pemerintahan Hindia Belanda 2. Periode Pemerintahan Pendudukan Jepang 3. Periode Sesudah Proklamasi Republik Indonesia 1945 4. Periode Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 5. Periode Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 G. RUANG LINGKUP DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
BAB II TINJAUAN SEKILAS TERHADAP PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA A. TERSANGKA/TERDAKWA B. PENYIDIK DAN PENYELIDIK C. JAKSA/PENUNTUT UMUM D. PENASIHAT HUKUM E. HAKIM (MAJELIS/TUNGGAL)
BAB III SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTIK PERADILAN A. PENGERTIAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN B. SYARAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 1. Syarat Format 2. Syarat Materiil C. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN D. BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN 1. Dakwaan Tunggal 2. Dakwaan Alternatif 3. Dakwaan Kumulatif 4. Dakwaan Subsidairitas (Bersususn Lapis)
BAB IV PERIHAL EKSISITENSI KEBERATAN (EKSEPSI) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTIK KEADILAN A. PENGERTIAN TENTANG KEBERATAN B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN C. MACAM-MACAM KEBERATAN SESUAI PASAL 156 KUHAP 1. Keberatan Tidak Berwenang Mengadili 2. Keberatan Dakwaan Tidak Dapat Diterima 3. Keberatan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan D. PROSES PEEMRIKSAAN SIDANG PENGADILAN TENTANG KEBERATAN
BAB V PERIHAL PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEBERATAN DAN UPAYA HUKUMNYA A. PENGERTIAN DAN JENIS PUTUSAN HAKIM B. SIFAT DAN RUANG LINGKUP PUTUSAN HAKIM C. BENTUK PUTUSAN HAKIM ATAS DIAJUKAN KEBERATAN OLEH TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM 1. Penetapan 2. Putusan yang Dapat Berbentuk D. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN ATAS KEBERATAN 1. Perlawanan (Verzet) 2. Bersama-sama Permintaan Banding (Revisi)
DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN I • SURAT DAKWAAN REG. PERKARA: PDM-104/KANDA/1295 • DAKWAAN NO. REG.PERK. PDM-100/KANDA/196
LAMPIRAN II • EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 60/PID.B/1996/PN.KGN ATAS DIRI TERDAKWA: H.A. SALAM BIN ISMAIL
LAMPIRAN III • PENGADILAN NEGERI PUTUSAN (SELA) NO.: 03 PTS PID.B/1990/PN.IM • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.:/PID/1990/PT.BDG • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG.NO. 1565 K/PID/1991 • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 145/PID/1984/PT DKI • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG.:779 K/PID/1985 • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN PIDANA NO. 134/PID/S/1987/PN.PINRANG • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 2436 K/PID/1988 • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 68/BA.PID.S/1988 • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 1478 K/PID/1988 • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 19/PID/B/1984/PN. TGL • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 6/1984/PID.VER/PT.SMG • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 984 K/PID/1985 • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 19/1985/PID.B/PN. W.T. • PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 45/PID/1986/PT. Y. • MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 1677 K/PID/1987