Buku › Hukum › Pidana & Perdata

Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Revisi)

Oleh Riduan Syahrani

Berat	0.41
Tahun	2013
ISBN	9789794910474
Penerbit	Citra Aditya

Harga: Rp57.500

Tersedia:

Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Ada 1 pedagang yang menjual buku ini dengan harga Rp70.000

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Ushul Fiqh

Satria Effendi

Rp70.000

Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata

Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata

Munir Fuady

Rp102.000

Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya

Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori,..

Lilik Mulyadi

Rp126.000

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)

Retnowulan Sutantio

Rp161.000

Advertisement:

Buku Sejenis

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)

Muladi

Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP

Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP

AlfItra

Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan

Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan

Nurnaningsih Amriani

Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Kristian

Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Ali Masyhar

(Kembali Ke Atas)

Riwayat Penelusuran Anda (2 Produk Terakhir yang Baru Anda Lihat)

Bersihkan Riwayat

Asuhan Keperawatan Maternitas: Pascapartum

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

Jangan Tampilkan Lagi