belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Hukum Umum
Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) (Edisi 2)

Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) (Edisi 2)

Oleh M. Yahya Harahap
  (1 tinjauan)
Berat   0.53 kg
Tahun   2005
Halaman   388
Ukuran   15,5 x 23 cm
Penerbit   Sinar Grafika
Sinopsis    Daftar Isi    Buku Sejenis
Persediaan Habis
Persediaan Buku sedang habis. Apakah anda ingin diberitahu pada saat Buku sudah tersedia?
Ya, kirim saya pemberitahuan
1
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Persis dan Nahdlatul Ulama
Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama ..
Beni Ahmad Saebani
Prinsip-Prinsip Unidroit: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional
Prinsip-Prinsip Unidroit: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaia..
Taryana Soenandar
Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer
Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer
Munir Fuady
Indonesian Copyright Law
Indonesian Copyright Law
Carl, Bernd Kaehlig
Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di In..
Suhasril, Mohammad Taufik..
Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga
Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga
H. Man Suparman Sastrawid..
Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan
Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan
Tan Kamelo
Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
O.C.Kaligis
Hukum Perdata Islam di Indonesia
Hukum Perdata Islam di Indonesia
Beni Ahmad Saebani, Syams..
Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global: Studi Kasus USTR Special 301 - TRIPs Plus - WTO & Pasar HKI Software RI
Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global: Studi Kasus USTR Special ..
Rudi Rusdiah
Tinjauan
Abdil Baril Basith
Rating: 5 dari 5 Bintang!
10/01/2013
Buku ini disamping membahas hukum acara perdata, juga menelaah pasal per pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penulisnya, adalah ketua tim penyusun Buku I KHI tentang Perkawinan, suatu kodifikasi hukum materil (plus formil) yang dipedomani oleh hakim-hakim peradilan agama. Pengalaman beliau yang 39 tahun, menjamin kualitas buku ini.
 
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
1 dari 1 tinjauan
Tambahkan Tinjauan
Sinopsis
Sejarah perundang-Undangan Indinesia Mencatat lagi satu Undang-Undang, Yaitu Undag-Undang No. 7 Tahun 1989, yang Dikenal Sebagai ndang-Undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Ini telah masuk dalam Lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989.

Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan lanjutan yang melengkapi UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986, Dan UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986

Sekalipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini agak terlambat dibandingkan dengan undang-undang untuk lingkungan peradilan yang lain, tapi tidak mengurangi makna kehadirannya ditengah-tengah upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional.

Sejak alam kemerdekaan hingga sekarang, kita dilingkari nilai tata hukum yang majemuk berupa tata Hukum Barat, Adat, dan Islam. Lingkaran tata hukum tersebut sekaligus disertai dengan lingkungan kekuasaan peradilan yang menyertai penerapan penegakan tata hukum tersebut. Khusus bagi bidang Tata Hukum Islam yang meliputi perdata sosial kekeluargaan, sudah berjalan sesuai dengan lingkungan kekuasaan peradilan Agama untuk melayani pencari keadilan bagi mereka yang beraga lain.

Semoga buku Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 ini akan dapat memberikan sumbangsihnya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan menambah wawasan bagi pencari keadilan, praktisi hukum dan umum. Penulisanya, M Yahya Harahap, S.H. Seorang Hakim Agung mahkamah Agung RI memberikan jaminan akan apa yang ditulisnya ini.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
Bab 1 Tujuan Undang-Undang Peradilan Agama
  A. Mempertegas Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman
  B. Menciptakan Kesatuan Hukum Peradilan Agama
  C. Memurnikan Fungsi Peradilan Agama

Bab 2 Informasi Materi Kompilasi HUkum Islam
A. Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam
B. Tujuan Kompilasi
  1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama
  2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
  3. Mempercepat Proses taqribi Bainnal Ummah
  4. Menyingkirkan Paham Private Affair
C. Kompilasi Merupaqkan Jalan Pintas
D. Pendekatan Perumusan KHI
  1. Sumber Utama Al Quran dan Sunah
  2. Mengutamakan Pemecahan Problem Masa Kini
  Unity dan variety
  4. Pendekatan Kompromi dengan Hukum Adat
E. Selintas Informasi Materi Pokok KHI
  1. Materi Pokok Hukum Perkawinan
  2. Pokok-Pokok materi Hukum Kewarisan
  3. Pokok-Pokok Hukum Perwakafan
F. KHI Langsung Konsevatif dan Belum Sempurna
  1. KHI LAngsung konservatif Sejak Dirumuskan
  2. KHI Jauh dari Sempurna

Bab 3 Asas Umum Peradilan Agama
A. Asas Personalita Keislaman
B. Asas Kebebasan
  1. Tujuan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
  2. Pengertian Kebebasan ekuasaaan Kehakiman
  3. Penegasan Asas Kebebasan dalam UU No. 7 ahun 1989
C. Asas Wajib Mendamaikan
  1. Pengertian Mendamaikan
  2. Wajib Mendamaikan Perceraian Atas Alasan Perselisihan
  3. Tata Cara Upaya Mendamaikan
D. Asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
E. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
  1. Pengaturan dan Tujuan Asas Persidangan Terbuka
  2. Asas Teruka Untuk Umum Dikecualikan dalam Perceraian
  3. Akibat Hukum Pelanggaran Asas Terbuka
  4. Asas Terbuka untuk Umum Diterapkan Secara Luwes
F. Asas Legalitas dan Persamaan
  1. Makna Asas Legalitas
  2. Makna Asas Equality
G. Asas Aktif Memberi bantuan
  1. Sifat Hukumnya antara Interperatif dan Anjuran
  2. Batasa Pemberian Bantuan

Bab 4 Kedudukan Peradilan Agama
A. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman
B. Kompetensi Absolut Antarlingkungan Peradilan
C. Pembinaan Peradilan Agama
  1. Pembinaan Teknis Dilakukan Mahkamah Agung
  2. Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan oleh Menteri Agama
  3. Pembinaan dan Pengawasan Umum Hakim Sebagai Pegawai Negeri Dilaksanakan Menteri Agama

Bab 5 Susunan Peradilan Organisasi Agama
A. susunan Hierarki Peradilan Agama
B. Susunan Organisasi Peradilan Agama
  1. Syarat Pengangkatan Hakim
  2. Pengangkatan Hakim
  3. Pemberhentian Hakim
  4. Pengambilan Sumpah Hakim
  5. larangan Rangkap
  6. Penangkapan dan Penahanan Hakim
  7. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
  8. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Panitera Pengadilan Agama
  9. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Wakil Panitera Pengadilan Agama
  10. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Panitera Muda Pengadilan Agama
  11. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengganti Pengadilan Agama
  12. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Juru Sita Pengadilan Agama
  13. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil Sekertaris Pengadilan Agama
C. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
  1. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Hakim tinggi
  2. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama
  3. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
  4. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian dan Penyumpahan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
  5. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
  6. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama
  7. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama
  8. Syarat Penagngkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil Sekertaris Pengadilan Tinggi Agama

Bab 6 Kekuasaan Peradilan
A. Kekuasaan Mengadili
B. Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Perkawinan
C. Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Warisan
  1. Meliputi Asas Personalita Ke-Islaman dan Wawasan Nusantara
  2. Meliputi Seluruh Bidang Hukum Waris Islam
D. Kewenangan Peradilan Agama Tidak Menjangkau Sengketa Milik
  1. Sengketa Milik Kompetensi Absolut peradilan Agama
  2. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Milik Meliputi harta Bersama, Hibah, dan Wakaf
  3. Asas Tata Cara Penyelesaian terbatas Atas Objek yang Tidak tersangkut Sengketa Milik
E. Hak Opsi dalam Perkara Warisanv   1. Hak Opsi Tidak Bertentangan Dengan Asas Perdata
  2. Hak Opsi mengandung Problema Hukum Acara
F. Jangkauna Kewenangan Mengadili Perkara Wasiat dan Hibah
G. Sengketa Milik Faktor Kendala
H. Sengketa Milik Hanya Meliputi Pihak Ketiga
I. Kewenagnan Pengadilan Tinggi Agama Mengadili Sengketa Kompetensi dan Mengawasi Jalan Peradilan
  1. Megadili Sengketa Kompetensi dalam Tingakt Pertama dan terakhir
  2. Sengketa Kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama yang Berlainan, Mahkamah Agung Mengawasi Jalan Peradilan
J. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mengawasi Jalan Peradlan
  1. Kewenagan Pengawasan
  2. Memberi Keterangan, Pertimbangan dan Nasihat
  3. Prosedur Pemberian Keterangan, Pertimbangan, dan Nasihatv   4. Larangan Memberi Keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat

Bab 7 Gugatan dan Kompetensi Relatif
A. Permohonan dan Gugatan
  1. Sistem Gugatan
  2. Tata Cara Memasukan Gugatan
  3. Bentuk Gugatan
B. Gugat Volunter
  1. Ciri Gugat Volunter
  2. Kekuatan Hukumnya Bersifat Sepihak
  3. Perlawanan Terhadap Putusan Volunter
C. Gugat yang Bersifat Contentiosa
  1. Gugatan Bersifat Partai
  2. Petikan dan Putusan Bersifat Comdenatoir
D. Formulasi Gugatan
  1. Pencantuman Tanggal Gugatan
  2. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan
  3. Pencantuman Lengkap dan Terang nama dan Alamat Para Pihak
  4. Penegasan Para Pihak dalam Perkara
  5. Uraian Posita atau Dalil Gugat
  6. Perumusan Hal-Hal yang Bersifat Asesor
  7. Pencantuman Permintaan untuk dipanggil dan Diperiksa
  8. Petitum Gugat
E. Perbuatan Gugatan
  1. Tidak Menyimpang dari Kejadian Materiil
  2. Perbuatan tidak Boleh Merugikan Tergugat
  3. memberi Kesempatan pada Tergugat Membela Diri
F. Kompetensi Relatif Antar pengadilan Agama
G. Patokan Kompetensi Relatif Secara mum
  1. Faktor Tempat Tinggal Tergugat
  2. Faktor Jumlah Tergugat Dikaitkan denganTempat Tinggal Para Tergugat
  3. Faktor Tempat Tinggal tergugat "Tidak Diketahui"
  4. Faktor Objek Gugat Terdiri dari Benda "Tidak Bergerak"
  5. Faktor Pemilihan Domisili
H. Kompetensi Relatif Perkara Cerai talah dan Cerai Gugat
  1. Penentuan Kompetensi "Cerai Talak"
  2. Penentuan Kompetensi Relatif dalam Cerai Gugat
I. Menentukan Kompetensi Relatif Penguasaan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri, dan harta Bersama
  1. Dalam Penggabungan Gugat, Kompetensi Relatif Ditentukan oleh Kompetensi Permohonan Cerai Talak atau Cerai Gugat
  2. Dalam Hal Gugat Penguasaan Anak, Nafkah, dan Harta Bersama Digugat tersendiri Seseudah Gugat Cerai talak atau Cerai Gugat Berkekuatan Hukum Tetap, Menentukan Kompetensi Relatif Didasarkan atas Patokan Umum yang Diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG

Bab 8 Pemeriksaan Perkara Perceraianv A. Tata Cara Pemerisaan Perkara Cerai Talak
  1. Pemohon Suami, Termohon Istri
  2. Formulasi Gugat Permohonan
  3. Kompetensi Mengadili Cerai talak
  4. Asas Pemeriksaam Cerai Talak
  5. termohon Berhak Mengajukan Gugat Rekonvensi (Counter Claim)
  6. Panggilan yang patut dan Resmi
  7. Keputusan Gugat Cerai Talak dan Upaya hukum Istri
  8. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak
  9. Hal yang menggugurkan Penetapan Cerai Talak
B. Tata Cara Pemeriksaan Cerai Gugat
  1. Penggugat Istri, Tergugat Suami
  2. Kompetensi relatif Perkara Cerai Gugat
  3. Formulasi Gugatan Cerai Gugat
  4. Asas Pemeriksaan Cerai Gugat
C. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Mendapat Pidana Penjara
D. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Cacat
E. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Syiqaq
  1. Memeriksa Keluarga atau Orang Dekat Dengan suami Istri
  2. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagi Saksi
  3. Pengadilan Dapat Mengangkat Hakam
F. Izin Pisah Tempat Tinggal
  1. Pemberian Izin Didasarkan Atas Dua Faktor
  2. Tata Cara Pemberian Izin
  3. Putusan Pemberian Izin Tdak Dapat Dibanding
G. Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Nafkah, Biaya Anak, dan Harta Bersama
  1. Tata Cara Pengajuan Permohonan
  2. Pengabulan Tidak Dapat Dibanding dan Dapat Dilaksanakan
H. Sita Marital Dapat Diminta Dengan Gugat Cerai
  1. Tata Cara Permohonan Sita
  2. Tenggang aktu Pengajuan Sita
  3. Alasan Permohonan Sita
  4. Tata Cara Pelaksanaan Sita
  5. Sita Marital Meliputi Seluruh Harta Bersama
  6. Sita Marital Tidak Meliputi Harta Pribadi
I. Tata Cara Pemerikasaan Harta Bersama
  1. Tergugat Dapat mengajukan Rekonvensi Atas Harta Bersama
  2. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Milik dalam Perkara harta Bersama
  3. Wujud Harta Bersama
J. Pemeriksaan Cerai dalam Alasan Zina
  1. Asas In Flagrante Delico
  2. Pengakuan Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Atas Alasan Zina
  3. Putusan Pidana Melakukan Zina
  4. Cara Menreapkan Sumpah Atas Alasan Zinav   5. Cara Menerapkan Sumpah dalam Cerai Gugat

Bab 9 Putusan Peradilan Agama
A. Bentuk Putusan Peradilan Agama
  1. Bentuk "Penetapan"
  2. Bentuk "Putusan"
B. Ikatan Batiniah Hakim Peradilan Agama Memutus Perkara
C. Keputusan Berdasar Alasan yang Cukup
  1. Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan hakim
  2. Keputusan Yang Kurang Motivasi dapat Dibatalkan
D. Formulasi dan Sistematika Pengadilan
E. Auntentisitas Keputusan Pengadilan
  1. Penandatannganan Putusan berbeda Dengan Berita Acara
  2. Saat Penandatanganan Keputusan
F. Keputusan yang dapat Dijalankan Lebih Dulu
  1. Pengertian Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu
  2. Tata Cara Melengketkan Kekuatan Eksekusi
  3. Syarat Mengabulkan Keputusan Dijalnkan Lebih Dulu
  4. Putusan Lebih Dulu Sangakt Eksepsional
  5. Eksekusinya Bersifat Fakultatif
  6. Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu Hanya dalam Perkara Contentiosa

Bab 10 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama
A. Pendahuluan
B. Upaya Banding
  1. Tata cara Permohonan Banding
  2. Pemeriksaan Tingakt Banding
  3. Jangkauan Pemeriksaan Banding
C. Upaya Kasasi
  1. Perkara yang Dapat Dikasasi
  2. Permohonan Kasai hanya Satu Kali
  3. Yang Berhak Mengajukan Kasasi
  4. Bentuk Permohanan Kasasi
  5. Permohonan Disampaikan Melalui Pengadilan Tingakt Pertama
  6. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi
  7. Ancaman Atas Keterlambatan Permohonan Kasasi
  8. Panitera Tidak Berwenang Meolak Permohonan Kasasi
  9.Pembayaran Biaya Kasasi
  10. Memberitahukan Permohonan Kasasi pada Pihak Lawan
  11. Wajib Menyampaikan Memori Kasasi
  12. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung
  13. Pencabutan Permohonan Kasasi
D. Upaya Peninjauan Kembali
  1. Pengertian PK
  2. Pemeriksaan PK Kewenangan Mutlak Mahkamah Agung
  3. Yang Berhak Mengajukan PK
  4. Permohonan PK Hanya Satu Kali
  5. PK tidak Menagguhkan Atau Menghentikan Eksekusi
  6. Pencabutan Permohonan PK
  7. Alasan Permohonan PK
  8. Tenggang Waktu Mengajukan PK
  9. Tata Cara Mengajukan Permohonan PK

Daftar Pustaka

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Asas-asas dan Susunan Hukum Adat
Asas-asas dan Susunan Hukum Adat
Ter Haar
Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan
Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan
Solly Lubis
Hukum Adat Kesusilaan Malaweng: Kesinambungan dan Perubahannya
Hukum Adat Kesusilaan Malaweng: Kesinambungan dan Perubahannya
Ahmad ubbe
Hukum Tata Lingkungan (Edisi 8)
Hukum Tata Lingkungan (Edisi 8)
Koesnadi Hardjasoemantri
Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan
Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan
Ridwan Khairandy
Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?
Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?
Topo Santoso
Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia
Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia
H. Siswanto Sunarso
Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
Rusmadi Murad
Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum
Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum
Muderis Zaini
Dinamika Teori Hukum
Dinamika Teori Hukum
Munir Fuady
Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum
Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum
Sulistyowati Irianto
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Sudargo Gautama
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)