BUKU PERTAMA:
TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Bagian 1 Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan Sendiri dan Pemberitahuan Surat-Surat Resmi
Bagian 2 Sidang-Sidang Pengadilan
Bagian 3 Hakim-Hakim dan Penolakan terhadap Mereka
Bagian 4 Keputusan Pengadilan pada Umumnya
Bagian 5 Penanggungan
Bagian 6 Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dan Perlawanan
Bagian 7 Keadaan Batal BAB II TAT CARA BERPEKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA
Bagian 1 Gugatan
Bagian 2 Jawaban dan Penjelasan Perkara
Bagian 3 Permohonan Sementara dan Tangkisan tentang Ketidakwenangan
Bagian 4 Pemeriksaan-Pemeriksaan Perkara atas Dasar Jawab-Menjawab Tertulis
Bagian 5 Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya Surat-Surat dan tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Hal itu
Bagian 6 Pemeriksaan Saksi-Saksi
Bagian 7 Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya
Bagian 8 Keterangan Para Ahli
Bagian 9 Pendengaran Para Pihak
Bagian 10 Gugatan Antara (Inidentil)
Bagian 11 Gugatan Balik (Rekonvensi)
Bagian 12 Penundaan dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara
Bagian 13 Penyangkalan dalam Pemeriksaan Hakim
Bagian 14 Penunjukan Kepala Pengadilan Lain dan Soal-Soal Kekuasaan Mengadili (Kompetensi)
Bagian 15 Pencabutan Instansi (Tingkat Kewajiban dalam Pemeriksaan Perkara)
Bagian 16 Gugurnya Instansi
Bagian 17 Penggabungan dan Penengahan
Bagian 18 Pemeriksaan Singkat di Hadapan Ketua R.v.J. ATURAN PENUTUP BAB II BAB II BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN BAB IV PENUNTUT UMUM BAB V KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DI BERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PROROGASI PERADILAN) BAB VI PEMERIKSAAN DALAM TIMGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN RAAD VA JUSTITIE
Bagian 1 Perkara-Perkara yang Dapat Dimohonkan Banding
Bagian 2 Jangka Waktu Untuk Permohonan Banding
Bagian 3 Pemeriksaan dalam tingkat Banding dan Akibat-akibatnya BAB VIII DAN BAB IX BAB X PERLAWANAN PIHAK KETIGA BAB XI DAN XII BUKU KEDUA:
HAL MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA BAB I
BAB II
Bagian 2 Sita Eksekutorial pada Pihak Ketiga
Bagian 2A Sita Eksekutorial terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan
Bagian 3 Pembagian Hasil Eksekusi BAB III TUNTUTAN KEMBALI BRANG-BARANG TETAP
Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum
Bagian 2 Penyitaan Barang-Barang Tetap
Bagian 3 Penuntutan Hak Milik
Bagian 4 Sita Eksekutorial atas Bunga Tanah (Grondrente)
Bagian 5 Pengaturan Hak Didahulukan dan Pembagian Uang Hasil Penjualan BAB IV SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PEnjualan kapal BAB V PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN
Bagian 1 Paksaan Badan
Bagian 2 Pelaksanaan Paksaan Badan
Bagian 3 Uang Paksa BAB VI PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA BAB VII PEMBERIAN JAMINAN BUKU KETIGA:
PELBAGAI MACAM CARA BERPERKARA BAB I KEPUTUSAN WASIT
Bagian 1 Kompromi dan Pengangkatan Wasit
Bagian 2 Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit
Bagian 3 Keputusan Para Wasit
Bagian 4 Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit
Bagian 5 Berakhirnya Perkawinan di Muka Para Wasit BAB II ACARA MENGENAI WARISAN TERTENTU
Bagian 1 Penyegelan
Bagian 2 Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel
Bagian 3 Pengangkatan Segel
Bagian 4 Inventarisasi atau Pendaftaran Harta Peninggalan
Bagian 5 Penjualan Barang-Barang Bergerak
Bagian 6 Penjualan Barang-Barang Tetap
Bagian 7 Pembagian
Bagian 8 Hak Istimewa untuk Pendaftaran Harta Peninggalan
Bagian 9 Penjualan Barang-Barang Bergerak dan Barang Tetap yang Termasuk dalam Barang-Barang Tak terurus BAB III PELEPASAN HARTA KEKAYAAN BAB IV SARANA MEMPERTAHANKAN HAK
Bagian 1 Sita Revindikasi Barang Bergerak
Bagian 2 Penyitaan atau Putusan yang Ada Ditangan Debitor
Bagian 3 Penyitaan Ditangan Pihak Ketiga
Bagian 4 Sita Gadai untuk Sewa dan Ganti Rugi Usaha (Pacht)
Bagian 5 Penyitaan terhadap Para Debitor yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Yang Diketahui, dan terhadap orang-orang Asing, bukan Penduduk
Bagian 6 Penyitaan atas Barang Tetap
Bagian 7 Penyitaan Pesawat Terbang BAB V PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMERIKSA PERKARA SECARA KHUSUS
Bagian 1 Pemeriksaan Perkara di Depan Raad van Justitie dalam Perkara Tidak Melebuhi Dua Ratus Gulden
Bagian 2 Penetapan Hak Milik (Eigendomsrecht)atas Barang-barang Tetap
Bagian 3 Penawaran Pembayaran, dan Penitipan di Pengadilan atau Consignatie
Bagian 4 Kuasa dari Perempuan yang Kawin
bagian 5 Pencegahan Perkawinan
Bagian 6 Pemisahan Barang-Barang
Bagian 7 Perceraian
Bagian 7A Cara Berperkara Mengenai Nafkah Biaya Hidup
Bagian 8 Penambahan atau Perbaikan Akta-Akta Catatan Sipil
Bagian 9 Pembuatan Akta dengan Paksa
Bagian 10 Penolakan Mengadili dan Penyerahan kepada hakim Lain
Bagian 11 Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil, Notaris dan Pegawai-Pegawai Lain
Bagian 12 Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) atau dengan biaya dengan Tarif yang Dikurangi
Bagian 13 Pendengaran Sementara Saksi BAB VII KENYATAAN TIDAK ADA KEMEMPUAN UNTUK MEMBAYAR BAB VIII PEMBERIAN RELIEF (PERBAIKAN KESALAHAN ATAU PENYIMPANGAN TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK) BUKU KEEMPAT:
HUKUM ACARA MENGENAI PERKARA-PERKARA YANG TERMASUK KEKUASAAN PRESIDENTIERECHTER REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg.)Staatsblad 927 No. 227 TITEL IV CARA MENGADILI PERKARA PERDATA YANG DALAM TINGKAT PERTAMA MENJADI WEWENAG PENGADILAN NEGERI
Bagian 1 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Bagian 2 Musyawarah dan Keputusan Pengadilan
Bagian 3 Banding
Bagian 4 Pelaksanaan Keputusan Hukum
Bagian 5 Beberapa Acara Khusus
Bagian 6 Izin Perkara Tanpa Biaya TITEL V BUKTI DALAM PERKARA PERDATA REGLEMENT INDONESIA YANG DIBARUI (R.I.B) HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (H.I.R) Staatsblad 1941 No. 44 BAB IX PERIHAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI
Bagian 1 Tentang Pemeriksaan Perkara di dalam Persidangan
Bagian 2 Tentang Bukti
Bagian 3 Tentang Musyawarat dan Keputusan
Bagian 4 Tenntang Membandingkan Keputusan
Bagian 5 Tentang Menjalankan Keputusan
Bagian 6 Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa
Bagian 7 Tentang Izin untuk Berperkara dengan Tak Berbiaya KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BERLAKUNYA DAN PERALIHAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BEPALINGEN OMTRENT DE INVOERING VAN-EN DEN OVERGANG Staatsblad 1848 No. 10 Tanggal 3 Maret 1848 BAB I PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG LAMA BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN RAJA 16 MEI 1846 No. 1, YANG SEMENTARA DISISIHKAN ATAU DIUBAH
Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum Perundang-Undangan
Bagian 2 Reglemen Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi
Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang BAB III KETENTUAN-KETENTUAN SEMENTARA TENTANG REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA RAAD VAN JUSTITIE DI JAWA DAN HOOGGEREGTSHOF INDONESIA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN TETAP BERLAKUNYA UNTUK SEMENTARA BEBERAPA PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN KHUSUS
Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Peralihan Umum
Bagian 2 Catatan Sipil
Bagian 3 Pernyataan Kedewasaan Sempurna, Pernyataan Cukup Umur Terbatas, Pengangkatan Anak, dan lain-lain
Bagian 4 Hak-Hak Suami Istri, yang Kawin Sebelum Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Bagian 5 Perceraian, Pisah Meja dan Tempat Tidur, dan Pemutusan Perkawinan
Bagian 6 Perwalian
Bagian 7 Pengusaha Balai Harta Peninggalan dan Juru Harta Peninggalan
Bagian 8 Wasiat Timbal Balik dan Wasiat Lisan, Penetapan di Bawah Tangan tentang Testamen atau codicil dan Penunjukan Waris Tak Langsung
Bagian 9 Utang yang Didahulukan
Bagian 10 Hipotek
Bagian 11 Pembatalan Perkara-Perkara yang Merugikan
Bagian 12 Upah yang Diberikan Kepada Balai Harta Peninggalan, Wali, Pelaksana Testamen dan Pemberi Tugas
Bagian 13 Bukti dalam Perkara-Perkara Perdata
Bagian 14 Keperseroan Perniagaan
Bagian 15 Tagihan Pendapatan negara dan Sewa dan Pelaksanaan Langsung (Parete Executie), tentang Harga dan Rampasan dan Pencabutan Hak Milik untuk Kepentingan Umum
Bagian 16 Perkara yang bergantung
Bagian 17 Putusan Hooggeregtshaf, Tunduk karena Upaya Naik Banding Hogen Raad Negeri Belanda
Bagian 18 Pelaksana Akta Pengadilan dan Akta Notaris
Bagian 19 Sandera
Bagian 20 Kantor Lelang
Bagian 21 Pengawas terhadap Notariat, Gaji dan Ganti Rugi
Bagian 22 Hukum Materai, Pewarisan, dan Pajak Menurut Persentase Perkara-Perkara Peradilan
Bagian 23 Pegawai-Pegawai Pengadilan BAB V KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BEBERAPA HAL, YANG PENGATURANNNYA ADA HUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERUNDAG-UNDANGAN BARU HUKUM ACARA PERDATA
I. UMUM
II. KOMPETENSI
III. PIHAK-PIHAK DALAM BERPERKARA
IV. GUGATAN DAN SURAT GUGATAN
V. PERMOHONAN DAN SURAT PERMOHONAN
VI. EKSEPSI
VII. PEMBUKTIAN (UMUM)
VIII. PENGAKUAN
IX. BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA
X. PERSAKSIAN
XI. SUMPAH
XII. PEMERIKSAAN SETEMPAT
XIII. PUTUSAN
XIV. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
XV. PENYITAAN
XVI. PELAKSANAAN KEPUTUSAN
XVII. BIAYA PERKARA RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA UMUM |
 Perkara Pidanas.jpg "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat")
