Belbuk.comtoko buku onlineBuku Original021-4202857
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanTentang KamiHubungi Kami
Buku    Sosial & Politik    Pemerintahan

Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah

Berat 0.25
Tahun 2018
Halaman 278
ISBN 9786024336547
Penerbit Yayasan Obor Indonesia
Sinopsis          Buku Sejenis
 
Harga: Rp125.000
Tersedia:
Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Teori Pengembangan Organisasi
Sondang P. Siagian
Rp113.000
Pendidikan Agama Islam
Zainuddin Ali
Rp55.000
Kepemimpinan Dalam Organisasi (Edisi 7)
Gary Yukl
Rp180.000
Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Terbaru)
Mardiasmo
Rp155.000
Lainnya+   

Sinopsis

Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan  era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara  faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, bahwa perempuan fungsinya adalah home service atau children service, family service untuk keluarga luas, social service atau tetangga dan lingkungan, terutama husband service.

Pergerakan sosial politik di era otonomi daerah juga diurai dalam buku ini secara holistic, dalam aspek kelompok masyarakat, kebijakan program pembangunan, gerakan anti korupsi, sampai pada setan penghambat korupsi  era otonomi daerah di Indonesia.
Pada tulisan terakhir buku ini dipaparkan juga suatu keinginan penulis untuk membongkar kasus korupsi. Penulis mengharap agar keinginan melakukan korupsi bisa dicegah, maka hukum yang diterapkan dalam kasus korupsi harus membuat orang menjadi takut melakukan korupsi. Hukuman yang dijatuhkan harus sangat berat. Seperti pernah diucapkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini, bahwa pungli 10.000 rupiah pun harus ditindak. Penulis sangat setuju dengan gagasan itu. Bahkan penulis mengusulkan agar DPR membuat legislasi hukuman dalam bentuk undang-undang yang lebih berat dari yang berlaku saat ini.
DPR harus kreatif menciptakan hukuman atau undang-undang yang mempunyai efek jera. Jangan ada hukuman ringan yang dijatuhkan kepada koruptor, yang membuat pelaku tidak takut.
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)