BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Zaman Pemerintahan Belanda 3 1. Zaman VOC 3 2. Zaman Herman Willem Daendels 3 3. Zaman Thomas Stamford Raffles 4 4. Zaman C.Th. Elout, A.A. Buyskes, G.A.G. Baron van der Capellen 4 5. Zaman H.W. Muntinghe 5 6. Zaman Van der Capellen 5 7. Zaman Du Bus de Gisignies 6 8. Zaman J. Graaf van den Bosch 7 9. Zaman J.C. Baud 8 1 0. Zaman A.J. Duymaer van Twist 9 B. Zaman Pemerintahan Jepang 12
BAB 2 ZAMAN INDONESIA MERDEKA 15 A. Masa Pemerintahan Soewirjo 1945-1947 dan 1950-1951 15 1. Soewirjo, Walikota Pertama (7-9-1945) 15 2. Soewirjo Ditangkap (21-7-1947) 15 3. Soewirjo Diangkat Kembali Menjadi Walikota Jakarta (30-3-1950) 18 B. Masa Pemerintahan Sjamsuridjal (1951-1953) 27 C. Masa Pemerintahan Sudiro (1953 -1960) 33 D. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara 40 E. Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda 49 F. Penguasaan Tanah-tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 53 G. Tanah Partikelir (UU No. 1 Tahun 1958) tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir 63 H. Pengambilan Tanah untuk Keperluan Penguasa Perang Tahun 1959 89 1. Pengambilan Tanah untuk Keperluan Penguasa Perang Berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya 89 2. Pelaksanaan Beberapa Peraturan Soal Agraria 90 3. Pengambilan Tanah-tanah untuk Mendirikan Asrama, Perluasan Halaman, Perumahan Militer, Jalan-jalan, dan Sebagainya 92 I. Panitia Agraria dan Sejarah Penyusunan UUPA 93 1. Bagian I: Berbagai Panitia Agraria 93 2. Bagian 2: Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria. 97 3. Bagian 3: Pembahasan dan Persetujuan oleh DPR-GR 98 4. Bagian 4: Pengesahan dan Pengundangan 99 J. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Penjelasannya 100 K. Ketentuan-ketentuan Konversi untuk Tanah Hak Barat dan Tanah Hak Indonesia 141 a. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 141 2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah 154 L. Pendaftaran Tanah 159 M. Kewenangan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 159 N. Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah 159 O. Tentang Pembebasan/Pengadaan Tanah 160 P. Pengaturan, Pembagian, Pemilikan, Penguasaan dan Penataan Tanah (Landreform) 162 Q. Pengaturan Penatagunaan Tanah 163
BAB 3 STRUKTUR MENTERI AGRARIA/DIRJEN AGRARIA/KEPALA BPN/MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN DAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN 165 A. Awal Terbentuknya Struktur BPN 166 1. Tahun 1960-1965 167 2. Tahun 1965-1988 169 3. Tahun 1988-2003 171 B. Struktur Terbaru Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN 183 1. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Diundangkan Tanggal 23 Januari 2015 183 2. Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, Diundangkan Tanggal 23 Januari 2015 185 3. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 188 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 190
BAB 4 SUMBER HUKUM TANAH INDONESIA 193 A. Hukum Tanah Adat 194 B. Kebiasaan 200 C. Tanah-tanah Swapraja 203 D. Tanah Negara 205 E. Tanah Garapan 210 F. Hukum Tanah Belanda 213 G. Hukum Tanah Jepang 222 H. Surat Izin Perumahan (SIP) atau Verhuren Besluit (VB) 225 I. Tanah Bondo Deso 227 J. Tanah Bengkok 228 K. Tanah Wedi Kengser 228 L. Tanah Kelenggahan 228 M. Tanah Pekulen 229 N. Tanah Res Extra Commercium 229 O. Tanah Absentee 229 P. Tanah Oncoran dan Tanah Bukan Oncoran 230 Q. Tanah SK. Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) 230
BAB 5 KESIMPULAN 231 DAFTAR RUJUKAN 235 LAMPIRAN I. Kisi-Kisi Soal dan Jawabannya 243 II. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 255 III. Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir/Keterangan Objek Pajak 295 IV. Instruksi Larangan Penerbitan Girik Baru
