Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Salah satu kesulitan memperkenalkan hukum adalah belum adanya satu kesatuan pendapat tentang jawaban dari pertanyaan “apakah hukum itu”. Pendekatan yang legalistik justru mereduksi makna hukum hanya sekadar menjadi undang-undang. Namun demikian, pada sisi lain, terlalu progresif dalam memberi makna hukum menyebabkan semakin sulit kemungkinan untuk dapat memprediksi kecenderungan apa yang berlaku sebagai hukum. Pendekatan tradisional yang hanya menempatkan hukum sebatas pada norma perilaku telah gagal memberi gambaran yang lebih baik tentang hukum.
Buku ini memperkenalkan hukum Indonesia dalam kerangka yang lebih mendekati gambaran sesungguhnya. Dalam hal ini hukum ditempatkan dalam kerangka suatu sistem, yang banyak mengubah paradigmatik objek studi hukum, kemudian didekati dengan penggambaran tentang kelembagaan yang menentukan dalam lahir, bekerja, dan diterapkannya hukum dalam kejadian-kejadian konkret. Ditambah lagi dengan membawakannya dalam hubungan kontekstual dengan budaya masyarakat Indonesia yang sedang berada di persimpangan jalan. Mengingat literatur-literatur yang saat ini tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman secara komprehensif tentang sistem hukum Indonesia, maka buku ini dapat membantu mereka yang baru berkenalan dengan hukum Indonesia, baik di fakultas-fakultas hukum, maupun di prodi lain yang bersinggungan dengan hukum.
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 1
Pengertian 1
Pengertian “Pengantar” 1
Pengertian “Hukum” 3
Pengertian “Indonesia” 6
Pengertian “Hukum Indonesia” 7
Ruang Lingkup 9
BAB 2 SUBSTANSI HUKUM INDONESIA 13
Hukum Indonesia Dilihat dari Asal-Usulnya 13
Asal-Usul 13
Hukum Barat 18
Hukum Adat 26
Hukum Islam 33
Hukum Internasional 39
Hukum Nasional 42
Hukum Indonesia Dilihat dari Bentuknya 44
Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Tertulis 44
Peraturan Perundang-undangan (Statutory Law) 51
Tahap Perencanaan 58
Tahap Penyusunan 59
Tahap Pembahasan 60
Tahap Pengesahan 61
Tahap Pengundangan 61
Tahap Pemantauan dan Peninjauan 61
Keputusan Tata Usaha Negara 62
Putusan Pengadilan 63
Hukum Indonesia Dilihat dari Isi yang Diaturnya 66
Sistematika Hukum 66
Basic Law 71
Hukum Pidana 72
Hukum Perdata 74
Hukum Dagang 76
Hukum Perdata Internasional 78
Hukum Acara Perdata 80
Hukum Acara Pidana 81
Hukum Internasional 82
Sectoral Law 86
Hukum Sektor Pembangunan Manusia 88
Hukum Sektor Pembangunan Ekonomi 90
Hukum Sektor Pembangunan Kemaritiman 101
Hukum Sektor Pembangunan Politik, Pertahanan, dan Keamanan 103
BAB 3 KELEMBAGAAN HUKUM INDONESIA 107
Lembaga-lembaga Hukum 107
Lembaga Pembentukan Hukum 110
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 110
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 111
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 113
Presiden RI 114
Peran Masyarakat dalam Pembentukan Hukum 115
Lembaga Penegakan Hukum 117
Penegakan Hukum Perdata 118
Penegakan Hukum Administrasi 119
BPK RI 119
Lembaga/Pejabat Administrasi 120
Penegakan Hukum Pidana 123
Penyelidikan/Penyidikan dan Penuntut Umum 123
Penyelidik/Penyidik Polri 125
Penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI 126
Penyelidik/Penyidik Badan Narkotika Nasional 127
Penyelidik/Penyidik dan Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi RI 128
Penyelidik/Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan RI 128
Profesi dan Lembaga Lain Terkait Penegakan Hukum Pidana 130
Hubungan Penegakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Administrasi 135
Lembaga Peradilan 136
Kekuasaan Kehakiman 136
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan
Lingkungan Peradilan di Bawahnya 141
Pengadilan-pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum 146
Pengadilan-pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama 150
Pengadilan-pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer 152
Pengadilan-pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 155
Yurisdiksi Peradilan 157
Mahkamah Konstitusi (MK) RI 159
Komisi Yudisial 162
Lembaga-lembaga Quasi Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 166
Alternative Dispute Resolution 168
Lembaga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan dalam Perkara Perdata 169
Lembaga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan dalam Perkara Pidana 170
BAB 4 BUDAYA HUKUM INDONESIA 173
Pengertian Budaya Hukum 173
Tipe Budaya Hukum 184
Pembangunan Hukum Nasional 188
Budaya Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Polri