Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Perkembangan dunia hukum semakin kompleks. Perubahan yang terjadi pada sistem, kebijakan, kelembagaan, dan fenomena hukum menuntut adanya adaptasi hukum. Integrasi kelimuan menjadi suatu keniscayaan pada era yang semakin terbuka. Buku ini membahas aspek-aspek penting dalam perkembangan dunia hukum kontemporer. Beberapa pembahasan di buku ini antara lain Sistem Hukum di Dunia, Bentuk Pemerintahan di Dunia, Asas-asas Hukum, Subjek dan Sumber Hukum, Tata Urutan Perundangan-undangan di Indonesia, Omnibus Law, Sistem Peradilan di Indonesia, Sanksi-sanksi Hukum, Profesi-profesi Hukum, Hukum Benda, Hukum Perjanjian, Hukum Perusahaan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kepailitan, Hukum Pajak, Hukum Siber/Media, Hukum Kesehatan, Hukum Asuransi, Hukum Perbankan, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Hukum Pariwisata, Hukum Olahraga, dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh banyak pihak, termasuk oleh akademisi, mahasiswa hukum dan nonhukum, advokat dan konsultan hukum, serta pejabat pemerintah.
Buku ini sebuah karya nyata yang mengulas banyak hal dari mulai aspek sistem hukum di dunia sampai dengan profesi hukum, hukum perjanjian, hukum perusahaan, hukum persaingan usaha dan aspek hukum ekonomi lainnya. Semoga buku ini menjadi panduan dalam dunia akademisi hukum di Indonesia.
—Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Pimpinan Yayasan Tarumanagara dan Korporasi Managing Partners Lawfirm AG & Partners
Buku Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi ini sangat komprehensif. Memuat semua hal terbaru dalam perkembangan hukum bisnis saat ini. Bahkan ada cabang-cabang ilmu hukum baru yang dibahas di buku ini untuk membantu lintas profesi mengenal hukum lebih mudah.
—Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.
Head of Department, Business Law, BINUS University/ECPAT/MAHUPIKI
Buku ini memberikan begitu banyak pemahaman tentang sistem peradilan di Indonesia dan praktik-praktik keilmuan hukum lainnya. Saya merekomendasikan ini bagi para praktisi hukum.
—Dhito HF Sitompul, S.H., LL.M.,
Direktur LBH Mawar Saron
Sebagai seorang CEO dari lembaga Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Hukum terbesar dan terkemuka di Indonesia saat ini, menurut saya, buku ini sangat recommended untuk dibaca, buku ini sangat membantu pendidikan sertifikasi profesi hukum yang kini mulai berkembang. Ada banyak ulasan yang sangat mutakhir untuk bisa membantu semua kalangan mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.
BAB 1 PENGANTAR ILMU HUKUM DAN ASPEK HUKUM EKONOMI 1
Pengertian Pengantar Ilmu Hukum (PIH) 1
Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI) 2
Pengertian Aspek Hukum Ekonomi (AHE) 2
Pengertian Tata Hukum 3
Sejarah Tata Hukum Indonesia 4
BAB 2 SISTEM HUKUM DI DUNIA 13
Civil Law System 13
Common Law System 15
Customary Law 17
Religious Law 18
Mixed Law 19
BAB 3 BENTUK PEMERINTAHAN DI DUNI A 21
BAB 6 TATA URUTAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA 47
BAB 7 OMNIBUS LAW 51
Pengertian 51
Omnibus Law di Beberapa Negara 52
Omnibus Law di Indonesia 54
BAB 8 SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 61
Pengadilan Negeri 69
Pengadilan Tinggi 69
Mahkamah Agung 69
Mahkamah Konstitusi 70
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 70
Pengadilan Niaga 70
Pengadilan Agama 71
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 72
Pengadilan Militer 72
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) 72
Pengadilan Anak 73
Pengadilan Perikanan 73
Pengadilan Hubungan Industrial 73
Pengadilan Pajak 73
BAB 9 SANKSI-SANKSI HUKUM 75
Sanksi Hukum Pidana 75
Sanksi Hukum Perdata 75
Sanksi Hukum Administratif 76
BAB 10 PROFESI-PROFESI HUKUM 77
Advokat 77
Jaksa 77
Hakim 80
Kurator 80
Diplomat 81
Konsultan Hukum 81
Mediator 81
Arbiter 82
Akademisi 83
Legal Start-Up 83
BAB 11 HUKUM BENDA 85
Sistematika Hukum Benda 85
Jenis Benda 85
Asas-asas dalam Hukum Benda 95
Hak Kebendaan 96
Hak Kebendaan yang Memberikan Kemanfaatan 97
Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan 98
BAB 12 HUKUM PERJANJIAN 101
Pengertian Perjanjian 101
Asas-asas Perjanjian 101
Syarat sahnya Perjanjian 103
Prestasi dan Wanprestasi 104
Adendum dan Premis 104
Force Majeur 104
Kedudukan Meterai di dalam Perjanjian 105
Perjanjian dibawah Tangan dan Perjanjian Akta Autentik 109
E-Contract dan E-Signature di dalam Hukum 110
Penggunaan Bahasa Indonesia di dalam Perjanjian 111
Perbuatan Pidana di dalam Perjanjian 112
Lex Cause dan Lex Fori di dalam Perjanjian Perdata Internasional 113
Contoh Perjanjian 115
BAB 13 HUKUM PERUSAHAAN 119
Jenis Perusahaan 119
Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Spin-off Perusahaan 144
Persyaratan Pengurusan Pendirian Badan Usaha dan Badan Hukum di Notaris 148
BAB 14 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL 153
Pengertian 153
Organisasi Internasional yang Mengatur Kekayaan Intelektual 154
Jenis-jenis Kekayaan Intelektual 155
Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual 191
BAB 15 HUKUM KETENAGAKERJAAN 197
Pengertian 197
Kebijakan Ketenagakerjaan 198
Hubungan Kerja 210
Perjanjian Pemborongan 212
Perjanjian Kerja Bersama 213
Peraturan Perusahaan 214
Hubungan Industrial 215
Perselisihan Hubungan Industrial 219
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 220
Perlindungan Tenaga Kerja 225
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 226
Sistem Pengupahan 227
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 230
Asuransi Tenagakerja 231
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 234
International Labour Organization (ILO) 238
Serikat Pekerja 239
BAB 16 HUKUM PASAR MODAL 243
Pengertian 243
Kelembagaan Pasar Modal di Indonesia 244
Regulatory Sandbox 245
Pasar Modal Syariah 247
Pengaturan Bisnis Saham online 248
Penawaran Umum dan Pencatatan 249
Saham di BEI 250
Menjadi Perusahaan Publik dengan Keterbukaan Informasi 252
Aksi Korporasi (Corporate Action) 254
Penegakan Hukum di Pasar Modal 255
BAB 17 HUKUM PERSAINGAN USAHA 259
Pengertian 259
KPPU 261
Prosedur Beracara di KPPU 264
Sanksi KPPU 264
Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason 265
Perjanjian yang Dilarang di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 272
BAB 18 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 273
Pengertian 273
Lembaga-lembaga dalam Perlindungan Konsumen 274
Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen 275
Perjanjian Standar Serta Praktik Periklanan dan Perlindungan Konsumen 279
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sehubungan dengan Kerugian Konsumen 281
Penyelesaian Sengketa Konsumen 282
BAB 19 HUKUM KEPAILITAN 293
Pengertian 293
Asas-asas Kepailitan 293
Prosedur Kepailitan 294
Akibat Putusan Pailit 295
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit 296
Berakhirnya Kepailitan 298
Peran Pengadilan Niaga 299
Perjanjian Internasional tentang Kepailitan 299
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 301
BAB 20 HUKUM PAJAK 307
Pengertian 307
Tax Amnesty 307
Pajak Penghasilan 308
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak dan Pajak atas Barang Mewah 313
Bea Cukai 316
Dinamika Pajak Daerah 317
Penyelesaian Sengketa Pajak 321
BAB 21 HUKUM SIBER DAN HUKUM MEDIA 333
Pengertian 333
Perjanjian Internasional tentang Hukum Siber 334
Cyber Crime 335
Cyber Security dan Proxy War 336
Hate Speech 338
Hoax 340
Body Shaming 341
Netralitas/Independensi Media 342
Regulasi Instagram, Youtube, Facebook, dan Tiktok Live 344
Transformasi TV Analog ke TV Digital 345
Perlindungan Data Pribadi 346
Financial Technology (Fintech) 348
Regulatory Technology (Regtech) 350
Revolusi Industri 4.0 351
Society 5.0 353
Penyelesaian Sengketa Hukum Siber 354
Hukum Media 356
BAB 22 HUKUM KESEHATAN 361
Pengertian 361
Tinjauan tentang Hukum Kesehatan di Indonesia 361
Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Indonesia 372
Implikasi Hukum Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan 379
Aspek Hukum dan Etika Pada Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Medik 389
Pelayanan Kesehatan 401
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 408
Kartu Indonesia Sehat (KIS) 412
Asuransi Kesehatan 413
Pengaturan Hak Paten Vaksin untuk Kepentingan Umum 414
BAB 23 HUKUM ASURANSI 423
Pengertian 423
Prinsip-prinsip Asuransi 423
Polis 425
Klausula Polis 428
Ganti Kerugian 430
Premi Asuransi 431
Berakhirnya Asuransi 432
Sanksi 433
Asuransi Syariah 434
Asuransi Kerugian 441
Asuransi Jiwa 441
Asuransi Rangkap dan dan Reasuransi 441
BAB 24 HUKUM PERBANKAN 445
Pengertian 445
Bank Dunia (World Bank) 445
Bank Indonesia (BI) 446
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 447
Bank Umum 448
Bank Syariah 448
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank 451
Bitcoin 455
E-Money 455
Rahasia Bank 457
Tindak Pidana Perbankan 459
BAB 25 HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 461
Pengertian 461
Ruang Lingkup Pengadaan dan Pembiayaan Pengadaan Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 461
Jenis Pengadaan Barang/Jasa dalam PBJP 463
Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam PBJP 465
Penyelesaian Sengketa PBJP 467
BAB 26 HUKUM PARIWISATA 459
Pengertian 469
Hukum Pariwisata Internasional 469
Perjanjian Internasional tentang Pariwisata 470
Hukum Pariwisata Nasional 471
Hukum Pariwisata Syariah 472
E-Tourism 477
BAB 27 HUKUM OLAHRAGA 481
Pengertian 481
Hukum Olahraga Internasional 482
Hukum Olahraga Nasional 485
Permasalahan Hukum Olahraga 487
E-Sport 492
BAB 28 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 495