NOTARIS: JABATAN ATAU PROFESI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) NOTATARIS PROGRESIF!! UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) SEBAGAI UNIFIKASI HUKUM PENGATURAN NOTARIS NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TETAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) TANGGUNG JAWAB NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI, NOTARIS PENGGANTI KHUSUS, DAN PEJABAT SEMENTARA NOTARIS SAMPAI HEMBUSAN NAPAS TERAKHIR? SIAPAKAH YANG MENGAWASI ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS YANG BERASAL DARI NOTARIS? NOTARIS PAILIT SERTIFIKASI DOSEN NOTARIS NOTARIS DIANCAM!! UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DILOLOSKAN MPD UNTUK DIPERIKSA INSTITUSI LAIN BERDASARKAN PASAL 66 UUJN TIDAK ADA SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN NOTARIS DALAM BIDANG PERTANAHAN MENGUKUR BATAS INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS PEJABAT UMUM (NOTARIS DAN PPAT) ANEH DAN NYATA DALAM DUNIA NOTARIS INDONESIA AKTA TIDAK DIBACAKAN BUKAN SUATU PELANGGARAN (MENURUT PASAL 84 UUJN) MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TINDAK PIDANA? KEDUDUKAN ORGANISASI JABATAN NOTARIS SELAIN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 009-014/PUU-III/2005 DIPERLUKAN PEMBELAAN/PENDAMPINGAN UNTUK NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (MPN) PEMBATALAN AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS PASAL 16 AYAT (1) HURUF I UUJN VS PASAL 77 AYAT (1) UUPT MENGKAJI: PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK SALAH KAPRAH MENDUDUKKAN NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT MEMPERTANYAKAN KEMBALI OTENTISITAS (SKW) TELAAH: SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DIBAWAH TANGAN PERLUKAH DITETAPKAN SATU-SATUNYA INSTITUSI/PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT KETERANGAN WARIS? STOP DISKRIMINASI DALAM PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS WEWENANG NOTARIS DAN AKTA PERNYATAAN/KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) ADAKAH WEWENANG LURAH/KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PEMBUATAN BUKTI AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH? UPAYA HUKUM PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT) YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF AKTA PPAT BUKAN AKTA OTENTIK TELAAH ULANG: KEWENANGAN PPAT UNTUK MEMBUAT AKTA, BUKAN MENGISI BLANGKO/FORMULIR AKTA TELAAH SINGKAT: PENGENAAN BPHTB ATAS PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HAK BERSAMA BERASAL DARI WARISAN DAN PEMISAHAN GONO-GINI KARENA PERCERAIAN SUMBER NASKAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
