Kesejahteraan sebagai masalah manusia, dalam penanganannya seyogyanya mengikutsertakan metode lain disamping hukum pidana. Keharusan tersebut didasarkan oleh kenyataan, bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan, disamping posisi pengadilan sampai saat ini belum dapat memberikan keadilan. Dalam pada itu, kenyataan juga menunjukan, penyelesaian kasus pidana melalui pengadilan sering menimbulkan konflik baru, disamping didominasi kekuasaan atas hukum baik yang bersumber dari kepentingan ataupun pengaruh global tidak dapat dielakkan. Dalam buku ini penulis mencoba memotret penegakan hukum yang ada dan kemudian memberikan solusi alternatif untuk dan demi terwujudnya kemaslakhatan dalam berhukum.
BAB IV UNDANG-UNDANG TERORISME DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA | 17
BAB V MENJARI NG PELAKU PORNOGRAFI | 28
BAB VI MEMPOSISIKAN LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK PROFESIONAL (Kajian Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana) | 35
BAB VII HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PROSES PENEGAKANNYA | 44
BAB VIII HUKUM PIDANA MATI DAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL | 55
BAB IX URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA | 66
BAB X PENJAHAT PERANG DAN PENGADILAN INTERNASIONAL | 77
BAB XI DARURAT MILITER, HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA | 83
BAB XII PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEM-BERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 88
BAB XIII PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG HUKUM | 95
BAB XIV KEJAHATAN SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL | 101
BAB XV MALPRAKTEK SEBAGAI KEJAHATAN PROFESI | 107
BAB XVI PERSIDANGAN TANPA HADIRNYA TERDAKWA / "IN ABSENTIA" | 112
BAB XVII MEMAHAMI EKSISTENSI PIDANA MATI | 117
BAB XVIII ISLAM, PIDANA MATI DAN PEMBAHARUAN HUKUM (Catatan untuk Konsep KUHP Baru) | 122
BAB XIX PERLUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI | 134
BAB XX ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA | 140
BAB XXI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA | 146