Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan investasi sektor telekomunikasi hasil Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public-Private Partnership (PPP) yang dibagi menjadi tiga paket: Barat, Tengah, dan Timur, di mana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/keuangan (non-financially feasible).
Pemanfaatan teknologi informasi dan internet yang makin luas membawa perubahan dalam bidang ekonomi dan bisnis, pendidikan, pemerintahan, layanan kesehatan, serta pembangunan dan penegakan hukum. Perubahan tersebut juga meliputi perilaku masyarakat dalam berbelanja, berkomunikasi, menikmati hiburan, atau mengakses dan berbagi informasi. Selain membawa manfaat yang besar, konvergensi (perpaduan) telekomunikasi, media, dan informatika juga menghadirkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dalam kajian ilmu hukum, bermunculuan isu-isu baru yang terkait dengan makin masifnya pemanfaatan internet dan media sosial di masyarakat, seperti cyber crime, perlindungan konsumen e-commerce, alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik (hate speech) melalui media sosial, dan lain-lain. Berkembangnya isu-isu tersebut perlu direspons secara memadai oleh para sarjana, baik untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mengatasi masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat.
Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, melalui penyediaan bahan-bahan bacaan yang dapat dinikmati oleh para mahasiswa dan masyarakat luas yang menaruh perhatian pada Hukum Telematika
BAB 2 PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA 19
Dasar Hukum Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi
BAB 3 PENYELENGGARA JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI 27
Sasaran Pembangunan Industri Telekomunikasi/Telematika Deregulasi Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur
BAB 4 SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET 35
Sistem Informasi Berbasis Internet Manfaat Internet Sisi Lain Peggunaan Internet Digital Literacy
BAB 5 PERLINDUNGAN HAK DAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK 49
Urgensi Perlindungan Data Pribadi Prinsip dan Asas Hukum Perlindungan Data Pribadi 59 Regulasi Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi di Beberapa Negara Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Atas Data Pribadi di Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Perlindungan Data Pribadi Beberapa Permasalahan di Masyarakat
BAB 6 CYBER CRIME (KEJAHATAN MAYANTARA/DUNIA MAYA) 83
Jenis-jenis Cyber Crime di Dunia Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) European Union Convention on Cyber Crime, 2001 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Literasi Digital
BAB 7 HUKUM PERJANJIAN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 103
Syarat Sahnya Perjanjian Asas-asas dalam Hukum Perjanjian Unsur-unsur Kontrak Menurut Sistem Hukum Common Law Teori-teori Perjanjian Prinsip-prinsip Perjanjian UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dokumen Elektronik Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce) Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Komersial Elektronik Aneka Perjanjian dalam Perniagaan
BAB 8 SISTEM PEMBUKTIAN PADA KUHAPIDANA, HUKUM ACARA PERDATA, DAN UU ITE 121
Pembuktian dalam Hukum Pidana Pembuktian dalam Hukum Perdata Dokumen Elektronik dalam Transaksi Elektronik Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Digital Forensik
BAB 9 HUKUM MEDIA PENYIARAN 145
Media Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Media Ownership (Kepemilikan Media)
BAB 10 PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA 155
Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia Peran Media Massa Kapitalisme Media Arah Kebebasan Pers di Masa Mendatang
BAB 11 ETIKA DAN HUKUM PERS DI INDONESIA 173
Etika Jurnalistik di Indonesia Hukum Pers Indonesia Undang-Undang Pers: Lex Specialis dari KUHP? Delik Pers dalam Reformasi KUHP
BAB 12 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 191
Pihak-pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Para Pihak Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce Perlindungan Hukum Kegiatan E-Commerce Penyelesaian Sengketa Konsumen
BAB 13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (CIPTA, PATEN, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU) 213
Perlindungan Hak Cipta Perlindungan Hukum Paten Perlindungan Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
