Sinopsis
Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Buku ini membahas mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga tergambar jelas hubungan antara pengawasan, kekuasaan, dan negara hukum.
Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, pemerintah, dan peminat hukum yang berkeinginan memahami ketentuan mengenai Hukum Pengawasan di Indonesia.
Daftar Isi
BAB I RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A. Pengertian Hukum dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan
B. Pengawasan sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen
C. Pengertian Pengawasan
D. Hubungan antara Pengawasan, Kekuasaan, dan Negara Hukum
BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN
A. Maksud Pengawasan
B. Tujuan Pengawasan
C. Manfaat Pengawasan
D. Fungsi Pengawasan
E. Peran Hukum dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemerintahan
BAB III PROSES PENGAWASAN
A. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling
B.Tahapan Pengawasan
C. Syarat Tahapan Pengawasan
D. Indikator Keberhasilan Pengawasan
BAB IV PRINSIP PENGAWASAN
A. Asas dan Prinsip Hukum
B. Asas Pengawasan
C. Prinsip Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
BAB V JENIS PENGAWASAN
A. Jenis Pengawasan Berdasarkan Subjek
B. Jenis Pengawasan Berdasarkan Objek
C. Jenis Pengawasan Berdasarkan Sifat dan Waktu
D. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkup
BAB VI TEKNIK PENGAWASAN
BAB VII FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGAWASAN PEMERINTAHAN
A. Hambatan dan Tantangan Pengawasan
B. Pengawasan yang Efektif
BAB VIII PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
A . Pengawasan Organisasi Pemerintahan
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
C. Landasan Hukum Pengawasan PemerintahanIndonesia
BAB IX LEMBAGA PENGAWASAN
A. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP)
D. Inspektorat Jenderal
E. Inspektorat Daerah
F. Dewan Perwakilan Rakyat
