Sinopsis
Masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan usaha/strategi untuk menguatkan birokrasi agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan administrasi pembangunan menjadi salah satu solusi dalam mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan salah satu pendukung perencanaan dan implementasinya.
Proses perumusan kebijaksanaan termasuk dalam wilayah administrasi, tetapi perumusannya menjadi wilayah disiplin ilmu lain yang bersangkutan. Tata kerja dalam penganalisisan, perumusan, dan pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan dan program pembangunan dapat diupayakan untuk disempurnakan. Dan ini masuk wilayah penyempurnaan adminstrasi yang diperlukan. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, dalam arti modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintah saja. Oleh karena itu, salah satu fungsi lainnya yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat.
Administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Administrasi pembangunan diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan pada tingkat memadai, sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil.
Berdasarkan teori ekonomi (pertumbuhan dihasilkan oleh investasi), administrasi pembangunan juga harus mampu merangsang niat menabung masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Rangsangan tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan makro, sektoral, dan regional yang memberikan pengaruh, bimbingan, dan dukungan pada kegiatan ekonomi masyarakat.
