Buku ini menjelaskan perubahan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-ndang Nomor 6/2014 Tentang Desa. Ditunjukan secara detil pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam kualitas undang-undang serta praktik di lapangan. Angka, grafik, dan tabel perilaku pemerintahan desa disajikan.
Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakan organisasi pemerintah desa, melayani masyarakat, mengguatkan deliberasi publik dalam penggambilan keputusan tingkat desa. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota teruji berperan dalam penyusunan kebijakan, pelatihan aparat, penyaluran sumber daya dan keuangan, serta upaya makro menjaga tingkat kemiskinan dan pengganguran. Tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa signifikan mengetahui kualitas tata kelola desa. Akhirnya, segenap upaya pemerintahan desa berkulminasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan warga desa.
