Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Buku ini hadir untuk melengkapi referensi tema politik hukum jabatan notaris yang langka dan jarang ditulis dalam bentuk buku. Penulis memaparkan bagaimanakah politik hukum undang undang kenotariatan Indonesia dengan menggunakan dimensi enactment policy. Masing-masing bab mengantarkan para pembaca kepada uraian materi politik hukum kenotariatan mulai dari konsep dasar hingga ke perkembangan terbaru di bidang cyber notary.
Oleh sebab itu, melalui buku ini pembaca dapat memperoleh pengayaan keilmuan hukum, khususnya bidang ilmu hukum notariat baik secara teoretis maupun praktis.
BAB 1 PENDAHULUAN: KERANGKA Dasar Politik Hukum
Kenotariatan 1
BAB 2 Pembaruan Hukum Kenotariatan 11
Pengantar. 11
Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Suasana Kemerdekaan . 15
Alasan Pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris 18
Orisinalitas Undang-Undang Jabatan Notaris . 20
BAB 3 Moralitas Religius Sebagai Keunikan Politik Hukum Kenotariatan Indonesia 25
Pengantar. 25
Telaah Tentang Sistem Hukum Pancasila . 29
Moralitas Religius Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris . 34
BAB 4 Lembaga Notaris Dalam KETATANEGARAAN Indonesia 39
Pengantar. 39
POLITIK HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA
Negara, Kekuasaan, Dan Jabatan. 40
Penggolongan Jabatan Notaris 42
Pengisian Jabatan Notaris . 46
Jabatan Notaris Dalam Organisasi Negara 52
BAB 5 AKTA Notaris Sebagai AKTA Autentik 59
Pengantar. 59
Akta Notaris Sebagai Simbol Kedaulatan Dan Kehormatan Negara 63
Akta Notaris Dalam Bidang Pertanahan Dan Lelang Negara . 67
Kedudukan Akta Notaris Dalam Sistem Peradilan Indonesia . 80
BAB 6 Administrasi Kenotariatan 91
Pengantar. 91
Syarat Subjektif Administrasi Kenotariatan . 93
Syarat Objektif Administrasi Kenotariatan . 95
Administrasi Kenotariatan Dalam Kerangka Globalisasi . 99
BAB 7 Kompetensi Notaris 103
Kompetensi Terkait Formasi Notaris 103
Kompetensi Terkait Kategori Daerah . 104
BAB 8 Pendidikan Kenotariatan 107
Pengantar. 107
Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Hindia Belanda . 108
Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Jepang . 112
Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Orde Lama . 113
Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Orde Baru 117
Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Reformasi 127
BAB 9 Organisasi DAN PENEGAKAN Kode Etik Notaris 131
Wadah Tunggal Organisasi Notaris 131
Penegakan Kode Etik Notaris 135
BAB 10 Pengawasan DAN Pembinaan Notaris 143
Pengantar. 143
Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Negara . 144
Kewenangan MPN Dalam Mengawasi Notaris 147
Transisi Kewenangan; Dari MPN Ke MKN . 149
Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum Pengawasan Notaris . 153
BAB 11 CYBER Notary 159
Pengantar. 159
Hukum Dan Teknologi Dalam Perspektif Filosofis 160
Cyber Notary Dalam Kebijakan Kenotariatan . 163
