Daftar Isi
DAFTAR TABEL
DAFTRA SKEMA
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. ISTILAH-ISTILAH
C. PERKEMBANGAN HUKUM KEHUTANAN INDONESIA
BAB II PENGERTIAN, KEDUDUKAN, ASAS, TUJUAN, SIFAT, DAN SUMBER HUKUM KEHUTANAN
A. PENGERTIAN HUKUM KEHUTANAN
B. KEDUDUKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
C. ASAS, TUJUAN, DAN SIFAT HUKUM KEHUTANAN
D. SUMBER-SUMBER HUKUM KEHUTANAN
BAB III PEMBAGIAN HUTAN DAN KEHUTANAN
A. PEMBAGIAN HUTAN
1. Menurut Status Hutan
2. Menurut Fungsi Hutan
B. PEMBAGIAN KEHUTANAN
1. Menurut Tingkatan Wilayah Pengelolaan
2. Menurut Penyusunan Rancana Pengelolaan
3. Menurut Izin Pemanfaatan
4. Menurut Kewenangan Pemberian Izin Pemanfaatan
BAB IV PEMANFAATAN HUTAN
A. PRINSIP PEMANFAATAN HUTAN
B. PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN KONSERVASI
C. PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG
D. PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
BAB V PENGURUSAN HUTAN
A. PERANCANAAN KEHUTANAN
B. PENGELOLAAN HUTAN
C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN LATIHAN, DAN PENYULUHAN KEHUTANAN
D. PENGAWASAN
BAB VI LEGALITAS HASIL HUTAN
BAB VII DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
A. DANA REBOISASI
B. PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PHSD)
BAB VIII HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUTAN
A. PERAN SERTA MASYARAKAT
B. EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
C. HUTAN KEMASYARAKATAN
D. PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN
BAB IX ORGANISASI PENGUSAHA BIDANG KEHUTANAN
A. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)
B. ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDO)
C. ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA (INDONESIAN SAWMILL AND WOODWORKING ASSOCIATION – ISWA)
BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG KEHUTANAN
A. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
B. KEWENANGAN PEMERINTAH PROVISI
C. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BAB XI MASALAH PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILEGAL (ILLEGAL TRADE), DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
A. PENGERTIAN PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)
B. DIMENSI ILLEGAL LOGGING
C. ANATOMI KASUS ILLEGAL LOGGING DI KALIMANTAN TIMUR
D. PENGAWASAN
E. PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KEGIATAN (ILLEGAL LOGGING)
BAB XII PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI DAN EKOLABEL
A. PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI
B. EKOLABEL
BAB XIII PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
A. PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DAN PENYEBABNYA
B. GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION)
C. PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
D. PENYIDIKAN
E. KETENTUAN PIDANA
F. GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
I PENGATURAN HAK, WEWENAMG, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA SELURUH STAKEHOLDERS (PEMERINTAH, PEMEGANG IZIN, DAN MASYARAKAT)
II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
