Perubahan politik telah membangkitkan harapan akan tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada kenyataannya, itu hanya harapan semu. Dengan keluarnya UU Peradilan HAM ataupun peradilan HAM ad hoc tumbuh keyakinan atas terbitnya keadilan. Namun, buku ini menyimpan kesimpulan yang pedih: perubahan politik justru membawa hukum menjauh dari nilai keadilan. Dikatakan harapan yang semu karena prosesi peradilan seperti ritual yang kaya simbol, tetapi miskin makna. Peradilan malah jadi pelindung dan medan pembelaan para penjahat HAM. Tidak saja ini mengacuhkan keberadaan korban, tetapi juga jadi tempat untuk menyucikan kembali ‘motif’ dan ‘tindakan’ para pelaku.
Buku ini memberikan bukti tambahan bahwa sistem politik yang memiliki mahkota demokrasi kerap kali jadi ‘penyalur’ kepentingan-kepentingan pragmatis. Di sana harapan atas keadilan jadi sia-sia dan perjuangan atas tegaknya HAM memerlukan ‘metode dan rintisan’ jalan baru. Buku ini memberikan bukti langsung, sekaligus membantah apa yang jadi postulat umum: demokrasi tidak selalu membawa berkah bagi datangnya keadilan!
Keunggulan produk:
Buku ini bisa menjadi buku wajib untuk mata kuliah Pengadilan HAM dan buku referensi untuk mata kuliah Hukum dan HAM di Fakultas Hukum. Buku ini bisa menjadi buku referensi untuk mata kuliah Hak Asasi Manusia di Jurusan Kriminologi FISIP dan mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi di Jurusan Ilmu Politik FISIP.
Penulis merupakan Wakil Ketua Komisi Yudisial sehingga sudah dikenal secara nasional.
