Sinopsis
Masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu yang sangat penting dan aktual yang menjadi persoalan bangsa. Masalah ini terkait dalam hal pengelolaan anggaran publik dalam rangka menyediakan fasilitas publik baik yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa konsultansi.
Hal ini bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam APBN yang mencapai tidak kurang dari Rp66,57 triliun (20% dari APBN) untuk tahun anggaran 2001, pada 2002 sekitar Rp78,15 triliun (23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan belanja pemerintah 2005 mencapai Rp 97 triliun (25% dari APBN).
Buku ini menguraikan masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditinjau dari beragam perspektif, yaitu Hukum Perdagangan Internasional, Kompetisi, dan Kebijakan Ekonomi.
Buku teks utama bagi: pelaku usaha, pembuat kebijakan, pejabat teknis penyelenggaraan tender pemerintah, penegak hukum, pengembang hukum persaingan usaha, dan para mahasiswa dari ber- bagai disiplin ilmu yang terkait hukum perdagangan internasional, hukum ekonomi, hukum dan kehidupan kenegaraan, maupun hukum dan pembangunan.
