Sinopsis
Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran adalah bentuk terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang. Dalam dunia bisnis, efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian utang piutang bisnis tidak lagi menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi keharusan. Penyelesaian utang piutang melalui pranata kepailitan menawarkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan umum. Melalui pranata kepailitan dan atau penundaan pembayaran diharapkan penyelesaian masalah utang piutang lebih bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, baik bagi kreditur, debitur, maupun pihak lain yang terkait.
Buku ini memberikan bahasan lengkap tentang penanganan perkara kepailitan dan penundaan pembayaran , yang mencakup prosedur pengajuan perkara kepailitan dan penundaan pembayaran ke pengadilan niaga, posisi hukum para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, prosedur pemberesan kepailitan, prosedur pengurusan penundaan pembayaran, prosedur gugatan lain-lain, dan prosedur tentang berbagai upaya hukum yang tersedia atas berbagai putusan/penetapan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Semua materi dipaparkan dalam sudut pandang praxis (teoretis-praktis sekaligus dalam satu kesatuan) sehingga buku ini sangat dibutuhkan dan sangat berguna bagi para pelaku bisnis; para teoretisi/akademisi (khususnya dosen, mahasiswa, dan seterusnya); serta terutama bagi para praktisi hukum (kurator, pengurus, advokat, hakim, hakim pengawas, panitera, dan seterusnya).
