Sinopsis
Sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, negara mengatur agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3). Faktanya, bidang pertambangan memiliki karakteristik pengusahaan yang memerlukan high cost, high risk dan high technology yang menyebabkan adanya keterbatasan kontribusi investasi dalam negeri sehingga bidang usaha pertambangan di Indonesia memiliki ketergantungan kepada investasi asing. Meskipun investasi di bidang pertambangan terbuka untuk asing namun untuk menjaga kedaulatan di bidang sumber daya alam, negara membatasi kepemilikan modal asing melalui skema divestasi saham.
Skema divestasi saham di bidang pertambangan faktanya belum mampu memberikan solusi karena kurangnya pengawasan sehingga muncul praktik nominee agreement untuk menyiasati batasan kepemilihan saham asing di bidang pertambangan. Melalui analisis yuridis normatif yang komprehensif, penulis memastikan bahwa meski terdapat praktik nominee agreement tetapi sumber daya alam Indonesia tidak tergadaikan karena kendali tetap ada di tangan negara melalui perizinan yang dapat dicabut apabila investor tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi investor, sejatinya nominee agreement dibuat sebagai upaya untuk mengamankan investasinya di Indonesia dan menguasai manajemen melalui rapat umum pemegang saham.
Untuk mencari jalan tengah antara mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengakomodasi kepentingan investor, penulis memformulasikan kebijakan relaksasi komposisi kepemilikan saham yang 51 persen dapat dimiliki oleh investor asing untuk kurun waktu 10 tahun dan akan di evaluasi setiap 5 tahun sekali. Meskipun secara matematika ekonomi dan skema hukum korporasi membuka ruang posisi dominan investor asing, tetapi kebijakan ini menjadi solusi yuridis untuk menghentikan praktek nominee agreement di sektor pertambangan minerba yang secara normatif merupakan bentuk penyelundupan hukum.
