Sinopsis
Hukum internasional menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyebut bahwa suatu masyarakat politik dapat disebut sebagai negara. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat politik untuk dapat disebut sebagai negara adalah : Pertama, memiliki wilayah di mana penduduk negara tersebut bertempat tinggal. Kedua, ada pemerintah yang berdaulat. Pengertian berdaulat di sini adalah kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain. Ketiga, ada masyarakat yang diorganisasikan secara tetap oleh pemerintahnya.
Syarat berdirinya suatu negara tersebut di atas masing-masing mempunyai aspek-aspek bahasan yang perlu dipahami, baik dari kepentingan akademis maupun praktis. Ditinjau dari segi akademis, pemahaman tersebut akan memperkaya pembaca akan teori-teori dan doktrin-doktrin yang lebih mendalam dari aspek negara. Ditinjau secara praktis, pemahaman ini akan memberikan pengetahuan tentang wewenang apakah yang harus dilakukan atau dilarang oleh suatu masyarakat politik yang disebut negara dalam tata tertib hukum internasional.
Daftar Isi
BAB I WILAYAH NEGARA
A. CARA MEMPEROLEH WILAYAH NEGARA
1. Prescription
2. Conquest (Anexation)
3. Cesie
4. Acretion
B. BAGIAN-BAGIAN WILAYAH NEGARA
1. Wilayah Darat
2. Wilayah Udara
3. Wilayah Angkasa
4. Wilayah Perairan
a. Laut teritorial
b. Zona tambahan (continuous zone)
c. Zona ekonomi ekslusif
d. Landas kontinen
BAB II NEGARA KEPULAUAN INDONESIA DAN WAWASAN NUSANTARA
A. SEJARAH PERKEMBANGAN
B. PENGATURAN NEGARA KEPULAUAN INDONESIA
C. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
1. Pengaturan Hukum tentang Pencemaran Minyak di Laut
a. International convention relating to intervention on the high seas in cases of oil pollution casualities (public law)
b. International convention on civil liability for oil pollution damage (civil law)
D. PENGERTIAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT
E. HUKUM LINGKUNGAN LAUT NASIONAL
F. KONVENSI BASEL 1989 DAN IMPLEMENTASINYA
BAB III KEDAULATAN NEGARA
A. KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
B. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
BAB IV YURISDIKSI NEGARA
A. YURISDIKSI PERSONAL
B. YURISDIKSI TERITORIAL
C. YURISDIKSI KUASI TERITORIAL
D. YURISDIKSI LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY) ATAU YURISDIKSI UNIVERSAL
E. YURISDIKSI TERBATAS DAN YURISDIKSI TIDAK TERBATAS
BAB V PENGGUNAAN SENJATA OLEH NEGARA
A. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA OLEH NEGARA
B. PRINSIP DASAR PENGGUNAAN SENJATA DALAM PENEGAKAN HUKUM
BAB VI PENDUDUK DAN WARGA NEGARA ASING
A. KEWARGANEGARAAN
B. TENTANG WARGA NEGARA ASING
1. Standar Minimum Internasional
2. Perlakuan terhadap Warga Negara Asing
3. Upaya Hukum Setempat
4. Pengambilalihan Harta Orang Lain
BAB VII EKSTRADISI
A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEMBAGA EKSTRADISI
B. PENGERTIAN EKSTRADISI
1. Kerangka Dasar Konvensional
2. Kerangka Dasar Objeksional
3. Kerangka Dasar Prosedural
C. ASAS-ASAS EKSTRADISI
1. Asas Kejahatan Ganda (Double Criminality)
2. Asas Kekhususan (Speciality)
3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non-Extradite Political Crime)
4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara Sendiri
5. Asas Non Bis In Idem
6. Asas Daluwarsa (Lapse of Time)
BAB VIII SUAKA POLITIK
A. PENGERTIAN
B. HAK UNTUK MEMBERIKAN SUAKA
C. SUAKA TERITORIAL DAN EKSTRATERITORIAL
BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
A. HAKIKAT DAN PENGERTIAN
B. KERUGIAN YANG MENIMBULKAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
C. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
D. TINDAKAN YANG DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA NEGARA
E. PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABA NEGARA
1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Pemuasan (Satisfaction)
BAB X PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
A. KEGAGALAN TEORI MODERNISASI DI DUNIA KETIGA
B. LAHIRNYA KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
C. HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
D. PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
E. RATIFIKASI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
F. QUO VADIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BAB XI HUKUM INTERNASIONAL DALAM TATANAN SOSIAL YANG BERUBAH
A. PERJANJIAN PERDAMAIAN WEST PHALIA: PERKEMBANGAN AWAL MASYARAKAT INTERNASIONAL
B. REVOLUSI PRANCIS DAN PERUBAHAN TATA PEMERINTAHAN NEGARA BANGSA
C. PERIODE ANTARA DUA PERANG DUNIA
1. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa
2. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
D. PASCA PERANG DUNIA II
E. ERA GLOBALISASI
F. ISU UTAMA DALAM GLOBALISASI
G. MENINGKATNYA KETERGANTUNGAN DUNIA KETIGA
