belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
Pesanan
 Troli
Buku    Hukum    Hukum Umum

Judicial Review Di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.47 kg
Tahun 2009
Halaman 358
Penerbit Rajawali Pers
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp62.100
Harga Normal:Rp69.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/ konstitusi yang dilakukan oleh BPUPKI pada 1945, telah muncul usulan perlunya pengujian peraturan perundang-undangan, bahkan termasuk pengujian konstitusionalitas undang - undang.

Sejalan dengan perkembangannya di Indonesia (tahun 2000), kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yakni Undang - Undang UUD 1945 diberikan kepada MPR (TAP MPR Nomor III/MPR/2000), walaupun belum pernah dilaksanakan. Di samping MPR kewenangan pengujian tersebut masih diberikan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman (Judicial Review) yakni Makamah Agung dengan objek peraturan perundang-undangan di bawah undang - undang terhadap undang - undang.

Buku ini menganalisis pengujian peraturan perundang - undangan dan keterkaitannya dengan sistem hukum dan ketatanegaraan yang dianut, serta praktik pelaksanaannya di Mahkamah Agung.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam kelebihan, kelemahan, dan kesesuaian praktik judicial review di Mahkamah Agung dengan perkembangan hukum dan masyarakat.
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

Bab I Perkembangan Pengujian Peraturan Perundang - undangan

Bab II Pengujian Peraturan Perundang - undangan
       A. Konseptualisasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan
       B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagai Kontrol Normatif dalam Negara Hukum
       C. Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman

Bab III Pengaturan dan Pelembagaan Fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangn Lainnya
       A. Perkembangan Peraturan Pengujian Peraturan Perundang-undangan
       B. Pelembagaan Fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Bab IV Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Kurun Waktu 1970-2003
       A. Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-undangan
       B. Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 1970-2003
       C. Analisis Beberapa Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung RI

Bab V Posisi Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945
       A. Pengantar
       B. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945
       C. Posisi Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hak Uji Material di Indonesia
H. Sri Soemantri M.
Rp54.000 Rp60.000
Perdebatan Hukum Tata Negara: Pascaamandemen Konstitusi
Mahfud MD
Rp73.800 Rp82.000
Hukum Divestasi di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012
Salim HS
Rp66.600 Rp74.000
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi)
-
Rp33.300 Rp37.000
Aneka Perjanjian
R. Subekti
Rp36.450 Rp40.500
(Kembali Ke Atas)