Buku Indonesian Business Law ini membahas berbagai aspek hukum bisnis di Indonesia dengan ruang lingkup yang cukup luas, termasuk di dalamnya terdapat pembahasan khusus tentang Perseroan Terbatas dan hukum tentang Hak Milik Intelektual. Buku Indonesian Business Law ini kiranya dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang apa dan bagaimana hukum bisnis Indonesia bagi pembaca. Pembahasan yang terdapat di dalamnya di antaranya tentang pluralisme hukum Indonesia, konflik hukum, hukum kontrak, hukum agraria, dasar hukum agraria, hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Juga, dibahas tentang organisasi bisnis seperti maatschap, firma, CV, PT, dan Undang-Undang PT No. 1 Tahun 1995, tentang perusahaan negara, penanaman modal asing dan dibahas pula pembahasan tentang arbitrase. Dengan demikian, buku ini sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui secara luas hukum bisnis di Indonesia.
Pluralism of Indonesian Law Basis for Legal Pluralism The Law in Force for Each Group The Private Law for the European Group The Codes: Civil and Commercial Code Government Regulation 1945 No. 2 Supreme Court Circular Letter 1963 The New Order Approach New Ground for Divorce: One Uniform Ground for All Population Groups Simplifield Divorce Procedure< /p>
CONFLICT OF LAW
CONTRACT LAW
LAND LAW PART I LEGAL HISTORY
PART II PRINCIPLES OF THE BASISC AGRARIAN LAW
PART III RIGHT OF OWNERSHIP (HAK MILIK)
PART IV RIGHT TO CULTIVATE (HAK GUNA USAHA)
PART V RIGTH OF BUILDING (HAK GUNA BANGUNAN)
PART VI RIGHT OF USE
BUSINESS ORGANISATIONS PART I PARTNERSHIPS
PART II A. THE LIMITED LIABILITY COMPANY, OR PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
PART III B. SOME ADDITIONAL REMARKS ON NEW LAW ON LIMITED LIABILITY COMPANIES (UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS) 1995 NO. 1
PART IV STATE ENTERPRISES
PART V. COOPERATIVE SOCIETIES
ARBITRATION
ADMINISTRATION OF JUSTICE
TRADERS AND NON-TRADERS
BANKRUPTCY AND ATTACHMENT, LINES, ASSIGNMENTS AND ATATUTE OF LIMITATIONS
SECURITY ARRANGEMENTS PART I SECURITIES ACCORDING TO EUROPEAN LAW
PART II SECURITIES ACCORDING TO ADAT LAW
PART. III SECURITY ARRANGEMENTS ACCORDING TO INTERPERSONAL LAW