Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dirasa perlu diperbaharui dengan peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berisikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB I LATARBELAKANG UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2007 A.LATAR BELAKANG B.KETENTUAN BARU DAN PERUBAHAN C.KETENTUAN YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN MENTERI D.MASA BERLAKU
BAB II DEFINIS, MAKSUD, TUJUAN, TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN, DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN PERSEROAN A.DEFINISI-DEFINISI B.MAKSUD DAN TUJUAN C.TEMPAT KEDUDUKAN PERSER OAN D.JANGKA WAKTU PENDIRIAN PERSEROAN
BAB III PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR A.PENDIRIAN PERSEROAN B.PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN 1.Akta Pendirian Perseroan 2.Pengesahan melalui Teknologi Informasi 3.Jangka Waktu Permohonan sebagai Badan Hukum Perseroan 4.Perbuatan Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Didirikan 5.Penyelenggaraan RUPS Pertama sebagai Persetujuan Perbuatan Hukum C.PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWENANGAN BERTINDAK PENDIRI PERSEROAN D.ANGGARAN DASAR 1.Penggunaan Nama Perseroan E.PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 1.Ketentuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri 2.Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan 3.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tertutup Menjadi Perseroan Terbuka 4.Perubahan Anggaran Dasar dalam Rangka Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan
BAB IV DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN A.DAFTAR PERSEROAN B.PENGUMUMAN
BAB V MODAL DAN SAHAM A.MODAL 1.Modal Ditempatkan dan Modal Disetor 2.Penyetoran atas Modal Saham dalam Bentuk Lain 3.Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham 4.Larangan Mengeluarkan Saham untuk Dimiliki Sendiri oleh Perseroan B.PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM 1.Pembelian Kembali dengan Persetujuan RUPS 2."Buy Back" Saham atas Permintaan Pemegang Saham 3. Saham yang Tidak Memiliki Hak Suara dan Mendapat Pembagian Dividen C.PENAMBAHAN MODAL 1.Penambahan Modal 2.Ketentuan Pengesahan Penambahan Modal Perseroan dalam RUPS 3.Pemegang Saham Perseroan sebagai Pembeli Saham yang Diprioritaskan untuk Penambahan Modal D.PENGURANGAN MODAL 1.Ketentuan Pengurangan Modal Perseroan dalam RUPS 2.Jangka Waktu Pengajuan Keberatan oleh Kreditor Sehubungan dengan Pengurangan Modal Perseroan 3.Persetujuan Menteri terhadap Pengurangan Modal Perseroan 4.Prosedur Penarikan Kembali Saham dan Penurunan Nilai Nominal Saham untuk Pengurangan Modal E.SAHAM 1.Ketentuan Umum 2.Nilai Nominal Saham F.DAFTAR PEMEGANG SAHAM G.HAK-HAK ATAS KEPEMILIKAN SAHAM H.KLASIFIKASI SAHAM 1.Pemecahan Nilai Nominal Saham 2.Pemindahan Hak atas Saham 3.Persyaratan Pemindahan Hak atas Saham I.HAK GADAI DAN FIDUSIA SAHAM J.GUGATAN OLEH PEMEGANG SAHAM
BAB VI RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA A.RENCANA KERJA B.LAPORAN TAHUNAN 1.Kewajiban Laporan untuk Diaudit oleh Akuntan Publik 2.Pertanggungjawaban terhadap Kebenaran Laporan Tahunan C.PENGGUNAAN LABA 1.Penggunaan Laba Bersih 2.Pembagian Dividen Interim Sebelum Tahun Buku 3.Dividen yang Tidak Diambil
BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM A.TEMPAT DIADAKANNYA RUPS B.RUPS DENGAN MEDIA ELEKTRONIK 1.RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya C.TATA CARA PERMOHONAN RUPS D.RUPS DENGAN PENETAPAN PENGADILAN E.PEMANGGILAN PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA RUPS F.HAK SUARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS G.KETENTUAN KUORUM DAN PENGAMBILAN PUTUSAN DALAM RUPS 1.Ketentuan Kuorum 2.Pengambilan Putusan 3.Kuorum RUPS untuk Perubahan Anggaran Dasar 4.Kuorum RUPS dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan atau Pemisahan, Permohonan Pailit, Pembubaran Perseroan, dan Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan H.RISALAH RUPS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LUAR RUPS (CIRCULAR RESOLUTION)
BAB IX DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS A.PENGANGKATAN DIREKSI 1.Persyaratan Menjadi Anggota Direksi 2.Ketentuan Pengangkatan Direksi 3.Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi B.PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI 1.Pertanggungjawaban Secara Pribadi 2.Tanggung Jawab Direksi dalam Hal Kepailitan Perseroan C.KEWENANGAN DIREKSI D.KEWAJIBAN DIREKSI 1.Kewajiban Umum 2.Melaporkan Saham yang Dimilikinya dan Keluarganya 3.Mengalihkan Kekayaan Perseroan dan Menjadikan Jaminan Utang 125 4.Pemberian Kuasa Mewakili Perseroan atas Nama Direksi E.PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI 1.Penetapan Waktu Pemberhentian Direksi 2.Pengaturan Perihal Direksi dalam Anggaran Dasar F.DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH 130 1.Dewan Komisaris 2.Dewan Pengawas Syariah G.PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 1.Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Komisaris 2.Ketentuan Pengangkatan Dewan Komisaris H.TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 1.Tanggung Jawab Secara Pribadi 2.Dalam hal Kepailitan Perseroan I.KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS J.KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS K.KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMISARIS UTUSAN 1.Komite dalam Dewan Komisaris
BAB XPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN A.PENGERTIAN B.PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN 1.Penggabungan dan Peleburan Tanpa Dilakukan Likuidasi 2.Rancangan Penggabungan Perseroan C.PENGAMBILALIHAN 1.Rancangan Pengambilalihan 2.Pengumuman Pengambilalihan D.PEMISAHAN (SPIN OFF)
BAB XI PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN
BAB XII PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN A.PEMBUBARAN 1.Pembubaran Perseroan atas Permohonan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham 2.Pembubaran Perseroan dalam Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir 3.Pembubaran Perseroan oleh Pengadilan Negeri 4.Jangka Waktu Pemberitahuan Pembubaran Perseroan B.LIKUIDASI 1.Pengajuan Keberatan oleh Kreditor atas Likuidasi 2.Tanggung Jawab Likuidator dan Kurator
BAB XIII BIAYA, KETENTUAN LAIN, DAN KETENTUAN PERALIHAN A.BIAYA B.KETENTUAN LAIN C.KETENTUAN PERALIHAN
