Hukum Perlindungan Anak di Indonesia adalah buku karya penulis sebagai upaya untuk menambah kekayaan literatur tentang anak dan permasalahan hukum di Indonesia. Upaya ini dilakukan karena literatur yang komprehensif membicarakan permasalahan hak anak dan hukum masih sangat jarang. Hal ini terjadi karena permasalahan anak masih dianggap kurang menarik. Akibatnya, data dan kajian tentang anak dari berbagai aspek kurang terdokumentasi dengan baik. Kajian dan penelitian terhadap hak anak mulai berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik yang dilakukan oleh kalangan pemerhati anak yang berasal dari dari kalangan akademik di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah.
Penyusunan materi ini sebagian besar dilakukan melalui kajian kepustakaan dan media yang membahas permasalahan anak ditinjau dari berbagai aspek, khususnya hukum serta berdasarkan materi kuliah Hukum Perlindungan Anak yang diampu penulis di FH Unika Soegijapranata Semarang.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR CETAKAN KESATU v KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA vi DAFTAR ISI vii DAFTAR TABEL xi BAB I SITUASI ANAK INDONESIA 1 A. PENGANTAR 1 B. SITUASI DAN KONDISI ANAK INDONESIA 1 1. Di Bidang Pendidikan 1 2. Di Bidang Kesehatan 6 3. Pekerja Anak 6 4. Anak Tanpa Akta Kelahiran 7 5. Anak Korban Kekerasan dan Mengalami Perlakuan Salah 8 6. Anak yang Mengalami Kekerasan, Anak yang Diperdagangkan 10 7. Anak Jalanan 11 8. Anak Penyandang Cacat 11 9. Anak Butuh Orang Tua Pengganti (Adopsi) 13 10. Anak yang Berkonflik dengan Hukum 13 BAB II INSTRUMEN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK 15 A. PENGANTAR 15 B. KONVENSI HAK ANAK 16 C. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 23 D. PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 29 E. INSTRUMEN HUKUM LAINNYA 34 BAB III PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG HUKUM PERDATA 37 A. PENGANTAR 37 B. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG HUKUM PERDATA 38 1. Akta Kelahiran Anak 38 2. Status Anak dalam Perkawinan Tidak Resmi 47 3. Perkawinan Anak-Anak 48 4. Sanksi bagi Pelaku 52 5. Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran 53 6. Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak 58 a. Kuasa asuh 58 b. Perwalian 60 c. Pengangkatan anak 61 1) Surat Edaran Mahkamah Agung 62 2) Pelaksanaan pengangkatan anak melalui yayasan 72 3) Pengangkatan anak Menurut UUPA 74 4) Pengangkatan anak setelah perubahan Undang-Undang Peradilan Agama 75 BAB IV PERDAGANGAN ANAK 77 A. PENGANTAR 77 B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK 79 1. Kemiskinan 79 2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran 81 3. Pendidikan 81 4. Budaya 81 5. Pekerjaan Menyerupai Perbudakan 82 6. Perkawinan Dini 82 7. Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender 83 8. Korupsi 84 C. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL 86 D. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) 88 E. PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) 90 F. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK 94 BAB V PEKERJA ANAK 97 A. PENGANTAR 97 B. PEKERJA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ANAK 98 BAB VI ANAK BERMASALAH HUKUM 105 A. PENGANTAR 105 B. INSTRUMEN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG HUKUM PIDANA 107 C. PERAN MASING-MASING INSTITUSI DALAM PROSES PENGADILAN ANAK DI INDONESIA 117 1. Petugas Kemasyarakatan 117 a. Pembimbing kemasyarakatan 118 b. Pekerja sosial profesional 119 c. Tenaga kesejahteraan sosial 119 2. Kepolisian 121 3. Kejaksaan 122 4. Hakim 123 5. Pengadilan 124 6. Pemasyarakatan 130 BAB VII KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH 133 A. PENGANTAR 133 B. KEKERASAN DI SEKOLAH 133 C. MENYAMAKAN PERSEPSI TENTANG KEKERASAN 135 D. SEKOLAH RAMAH ANAK 137 E. SANKSI HUKUM KEKERASAN DI SEKOLAH 142 BAB VIII KOTA LAYAK ANAK 145 A. PENGANTAR 145 B. KOTA LAYAK ANAK 146 BAB IX FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA HAK-HAK ANAK DAN TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK: SUATU PENDEKATAN EKOLOGIS 159 A. PENGANTAR 159 B. PENDEKATAN EKOLOGIS 160 1. Sejarah atau Pengalaman Individu 160 2. Mikrosistem 161 3. Eksosistem 162 4. Makrosistem 164 C. TIDAK TERPENUHINYA HAK ANAK DAN TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA: DITINJAU DARI PENDEKATAN EKOLOGIS 166 D. KESIMPULAN 170 DAFTAR PUSTAKA 171 LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 177 LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 219
