Daftar Isi
BAGIAN 1 PEMIKIRAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Telaah Kritis Tindak Pidana Perpajakan 2
Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., MM., FCBArb.
Perampasan Aset yang Terkait dengan Tindak Pidana 13
Dr. Suhariyono AR., S.H., M.H.
Korporasi Korupsi dan Korupsi Korporasi: Inisiasi Pemberantasan yang Nyaris Basi 36
Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.
Penerapan Asas Lex Specialis Systematic dalam Perkara Tindak Pidana Pajak 61
Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.
Pembunuhan Bermotif Bisnis dalam Konteks Kriminologi dan Hukum Pidana 71
Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.
BAGIAN 2 PERLINDUNGAN KEBEBASAN UNTUK MENJANGKAU KEADILAN DAN KEMAKMURAN
Memperluas Akses dan Melindungi Masyarakat Kunci Meningkatkan Kesejahteraan 84
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.
Persaingan Usaha: Kebijakan yang Mendahulukan Kebebasan 103
Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, M.Mgt.
Keterbukaan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi 118
Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
Permasalahan Industri Jasa Keuangan dan Mozaik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 139
Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M.
Program Hutan Tanaman Rakyat: Teori dan Praktiknya di Lampung 151
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
Economic Equilibrium dan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur 172
Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia: Negara Kesejahteraan Wujud dari Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 190
Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.
BAGIAN 3 HUKUM ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Aspek Legal Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Muamalah di Lembaga Peradilan Indonesia 218
Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.
Kajian Atas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Syariah di Indonesia 237
Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.
Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Ideologis Ke Ekonomis) 251
Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.H., M.H.
Saham Syariah Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia 274
Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H.
DA F TA R I S I xxxi
BAGIAN 4 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN DIALEKTIKA BERNEGARA
Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Pemerintah Kajian Perizinan Pertambangan di Indonesia 292
Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
Pergeseran Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 310
Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) dalam Sektor Migas 326
Dr. Arina N. Shebubakar, S.H., M.Kn..
BAGIAN 5 PEMIKIRAN HUKUM DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA
Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Masa Depan 340
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H..
Hukum Pertumbuhan Lembaga Pemerintahan (Hukum Agentifikasi) 354
Dr. Roberia, S.H., M.H..
Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia 370
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum..
Berhukum dengan Sinar Ketuhanan 392
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H..
BIOGRAFI PARA PENULIS 409
