Sinopsis
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah fondasi penting dalam menjaga martabat manusia sekaligus menegakkan negara hukum yang demokratis. Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks, mulai dari teknologi digital, perubahan iklim, hingga polarisasi sosial. Di tengah kondisi ini, kehadiran sebuah buku yang mampu menjelaskan HAM secara menyeluruh menjadi sangat mendesak, agar pembaca memahami bahwa HAM bukan sekadar nilai moral, melainkan aturan hukum yang mengikat negara dan memengaruhi arah kebijakan publik.
Buku Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer disusun secara sistematis untuk menelusuri sejarah panjang gagasan HAM, dari peradaban kuno hingga era digital. Teori-teori utama seperti naturalisme, positivisme, universalisme, dan relativisme budaya dibahas sebagai fondasi pemahaman. Selanjutnya, buku ini mengurai kerangka HAM dalam UUD 1945 pasca-amendemen, instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, serta berbagai konvensi tematik. Tidak berhenti di situ, isu-isu kontemporer juga diangkat, mulai dari kebebasan berekspresi di dunia digital, perlindungan data pribadi, keadilan ekologis, hingga penegakan pelanggaran HAM berat dan mekanisme rekonsiliasi.
Keistimewaan buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan HAM dengan isu lingkungan hidup dan teknologi modern, menjadikannya relevan bagi tantangan abad ke-21. Dengan bahasa yang jelas dan analisis yang mendalam, karya ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh hubungan antara negara, hukum, dan martabat manusia.
Daftar Isi
BAB 1 LANDASAN FILSAFAT DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA 1
Sejarah Perkembangan Gagasan HAM 1
Filsafat HAM (Naturalis, Positivis, dan Respons Kontemporer) 6
Teori Inherensi, Universalisme, dan Relativisme Budaya 10
HAM sebagai Norma Hukum Internasional dan Nasional 15
Perdebatan Global (HAM, Keamanan, dan Negara Modern) 19
BAB 2 KERANGKA KONSTITUSIONAL HAM DI INDONESIA 25
Jaminan HAM dalam UUD 1945 25
Amendemen UUD dan Reposisi Kewenangan Negara 30
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran HAM 35
Relasi HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum 39
Reformasi Regulasi HAM Pasca KUHP 2023 44
BAB 3 SISTEM HUKUM HAM INTERNASIONAL 49
International Bill of Human Rights 49
Mekanisme PBB (Treaty Bodies, Charter Bodies, UPR) 53
ICC, ICJ, dan Peradilan HAM Internasional 58
Konvensi-Konvensi Khusus (CAT, CEDAW, CRC, CRPD, CERD) 62
Posisi Indonesia dalam Sistem HAM Internasional 66
BAB 4 HAK SIPIL DAN POLITIK DALAM DINAMIKA MODERN 71
Kebebasan Berpendapat, Informasi, dan Pers 71
Hak atas Privasi dan Pengawasan Digital Negara 75
Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi 80
Perlindungan Pembela HAM (Human Rights Defenders) 85
Tantangan Mutakhir (Disinformasi, Polarisasi, Cyber Harassment) 89
BAB 5 HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 95
Hak Atas Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Layak 95
Keadilan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi 100
Gender Equality, HAM Perempuan, dan Perlindungan Anak 104
HAM dalam Kebijakan Pembangunan dan Investasi 108
SDGs, ESG, dan HAM dalam Ekonomi Hijau 113
BAB 6 HAK MASYARAKAT ADAT, LINGKUNGAN, DAN EKOLOGI 119
Hak Masyarakat Adat dalam Konstitusi dan UU Sektoral 119
Konflik Agraria, Deforestasi, dan Kriminalisasi Pembela Lingkungan 123
Konsep Green Human Rights dan Ecological Justice 129
Pengakuan Personhood Alam di Dunia dan Potensinya di Indonesia 133
Kejahatan Lingkungan sebagai Pelanggaran HAM 138
BAB 7 HAM DAN TEKNOLOGI: AI, DATA, DAN DUNIA DIGITAL 143
Hak atas Data Pribadi dan Regulasi PDP 143
AI Ethics, Algorithmic Bias, dan Due Process Digital 147
Freedom of Expression dalam Platform Digital 152
Cyber Surveillance, Face Recognition, Predictive Policing 156
HAM dalam Era Metaverse, Blockchain, dan Big Data 160
BAB 8 PELANGGARAN HAM BERAT DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN 165
Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang 165
Instrumen Pencegahan dan Penegakan Internasional 169
Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan 173
Rekonsiliasi, Reparasi, dan Transitional Justice 177
Isu Aktual: Papua, Konflik SDA, dan Kekerasan Negara 182
BAB 9 HAK ASASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 187
Jaminan HAM dalam Penangkapan, Penahanan, Peradilan 187
Reformasi KUHAP dan KUHP Terkait Perlindungan HAM 191
Penyiksaan (Torture) dan Penanganannya 196
Perlindungan Korban dan Saksi 200
HAM dalam Sistem Penjara dan Overcrowding 205
BAB 10 PROSPEK DAN TANTANGAN HAM DI INDONESIA DAN GLOBAL 211
Ancaman Baru: Cybercrime, Terorisme, Populisme 211
Climate Change sebagai Isu HAM Global 215
Reformasi Institusi HAM: Komnas HAM, Ombudsman, LPSK 219
Masa Depan Demokrasi Digital 224
Arah Pembaruan Agenda HAM Indonesia
