Topik-topik yang terdapat dalam kumpulan makalah ini merupakan topik khusus yang membahas mengenai perlakuan pajak yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum pada industri-industri tertentu. Oleh sebab itu, membaca kumpulan makalah ini tentunya membantu pembaca untuk mengetahui hal-hal baru, khususnya yang tidak didapatkan dalam kepustakaan yang ada. Kumpulan makalah ini juga mencakup masalah yang berkaitan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda, yang bagi kebanyakan orang merupakan topik yang masih asing, terutama mengenai bagaimana interpretasi yang benar terhadap ketentuan tertentu dan interaksinya dengan undang-undang domestik.
Bab 1 Perkembangan Terkini dari OECD Model Menyangkut Pertukaran Informasi dan Pengaruhnya terhadap P3B Indonesia; Bab 2 Masalah Penentuan Beneficial Owner dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; Bab 3 Masalah Beneficial Owner dalam Rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan; 1"> Bab 4 Penentuan Laba Usaha dari Bentuk Usaha Tetap; Bab 5 Bentuk Usaha Tetap dan Permasalahannya: Tinjauan terhadap Undang-undang Pajak Penghasilan; Bab 6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan yang Berlaku; Bab 7 Penerapan Pasal 26 dalam Kaitannya dengan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; Bab 8 Hak Wajib Pajak dan Pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; Bab 9 Masalah Double Non-taxation dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia; Bab 10 Menyimak Fasilitas Pajak di Singapura; Bab 11 Pembentukan Badan Arbitrase Internasional dalam Rangka Tax Treaty: Sebuah Tinjauan; Bab 12 Penyelesaian Sengketa Pajak dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; Bab 13 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Contract Manufacturing; Bab 14 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Kegiatan Usaha melalui E-Commerce; Bab 15 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Imbalan Berupa Opsi Saham; Bab 16 Pemberian Opsi Saham dan Masalah Transfer Pricing; Bab 17 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Kabel dan Pipa Bawah Laut; Bab 18 Aspek Pajak Internasional dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas); Bab 19 Perlakuan Pajak Penghasilan pada Sektor Migas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001; Bab 20 Menyimak Kebijakan Pajak Penghasilan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas); Bab 21 Masalah Perpajakan dan Pengembangan Sektor Energi; Bab 22 Kebijakan Perpajakan di Bidang Pertambangan Umum; Bab 23 Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Persekutuan; Bab 24 Peranan Undang-undang Perpajakan dalam Pemberantasan Korupsi; Bab 25 Fasilitas Pajak Tax Holiday: Apakah Benar Efektif untuk Menarik Investor Luar Negeri; Bab 26 Mendorong Investasi Langsung dengan Aturan Thin Capitalization.
m.jpg "Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)")
