Sinopsis
Perusahaan cangkang (shell companies), nominee, atau proxy kerap digunakan sebagai sarana utama dalam menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas tindak pidana. Mulai dari pencucian uang, pendanaan terorisme, penggelapan pajak, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan erat dengan korporasi. Modus anonimitas kepemilikan dalam entitas bisnis seperti ini kerap dimanfaatkan untuk mengelabui penegakan hukum. Skandal besar seperti The Panama Papers dan The Paradise Papers telah membuka mata dunia akan bagaimana skema ini digunakan oleh kalangan elit untuk menyamarkan aliran dana ilegal, menjadikan sistem keuangan global rentan terhadap infiltrasi kepentingan tersembunyi yang sulit ditelusuri tanpa transparansi beneficial ownership.
Buku ini menyajikan bahasan mendalam mengenai konsep beneficial ownership, yakni studi tentang penelusuran kepemilikan yang sebenarnya atas suatu badan usaha atau aset. Mulai dari sejarah dan asal muasalnya hingga perkembangan kontemporer. Tidak hanya membahas dari sisi regulasi, buku ini juga mengurai pentingnya memahami perbedaan antara pemilik sah (legal owner) dan pemilik manfaat (beneficial owner), serta bagaimana konsep ini berkembang dalam berbagai sistem hukum negara, termasuk Indonesia. Lebih jauh, buku ini mendeskripsikan strategi identifikasi beneficial ownership termasuk praktik terbaik internasional yang dikampanyekan oleh FATF. Tidak ketinggalan, tantangan implementasi di Indonesia pun dibahas dalam buku ini. Termasuk kendala pemahaman, tumpang tindih regulasi, dan belum optimalnya integrasi sistem antarlembaga.
Dengan pemaparan komprehensif bersumber dari referensi dan pengalaman penulis terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan di bidang beneficial ownership, buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu mengenai beneficial ownership di Indonesia. Buku ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, sektor swasta, hingga masyarakat umum.
