Bisnis, ekonomi dan hukum adalah area-area problematis yang saling bertumpang tindih. dari irisan itulah kemudian mucul terma-terma analog hukum, seperti hukum bisnis dan hukum ekonomi. buku ini memaparkan problematika tentang irisan-irisan ini yang ditulis dengan bahasa lugas dan sederhana sehingga mudah dicerna, bahkan untuk penstudi pemula yang baru belajar hukum atau mahasiswa non hukum yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu hukum beraspek ekonomi dan bisnis atau sebaliknya
1 PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA –Shidarta– 1 A. Pengertian tentang Hukum B. Pengertian Sistem Hukum C. Latar Belakang Sejarah Sistem Hukum Indonesia D. Sumber Materiel Hukum Indonesia E. Sumber Formal Hukum Indonesia F. Hukum Bisnis G. Penutup DAFTAR PUSTAKA 2 HUKUM BENDA –Siti Yuniarti– 31 >A. Pendahuluan B. Sistematika Hukum Benda. C. Jenis Benda 1. Bezit (Kedudukan Berkuasa) 2. Levering (Penyerahan) 3. Verjaring (Kedaluwarsa/Lewat Waktu) 4. Bezwaring (Pembebasan/Jaminan) D. Asas-assas dalam Hukum Benda E. Hak Kebendaan F. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan G. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan 1. Gadai 2. Hipotek 3. Hak Tanggungan. 4. Fidusia 5. Jaminan Resi Gudang H. Penutup DAFTAR PUSTAKA 3 HUKUM PERJANJIAN –Erni Herawati– 47 A. Pendahuluan. B. Pengertian Perjanjian. C. Asas-Asas Perjanjian. 1. Asas Konsensualisme. 2. Asas Kebebasan Berkontrak 3. Asas Pacta Sunt Servanda/ Kekuatan Mengikat Suat Kontrak 4. Asas Iktikad baik D. Syarat Sah Perjanjian E. Perikatan F. Prestasi dan Wanprestasi G. Hapusnya Perikatan DAFTAR PUSTAKA 4 HUKUM PERUSAHAAN –Erni Herawati– 61 A. Pendahuluan B. Jenis Perusahaan. 1. Usaha Perorangan 2. Perusahan Bukan Badan Hukum a. Persekutuan Perdata (Maatschap) b. Firma c. Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) 3. Perusahaan berbadan hukum: Perseroan Terbatas (PT) a. Definisi Perseroan Terbatas b. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas c. Organ Perseroan Terbatas C. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan DAFTAR PUSTAKA 5 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL –Besar– 77 A. Pengertian B. Dasar Hukum. C. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual D. Hak Cipta 1. Pengertian Hak Cipta. 2. Dasar Hukum Hak Cipta 3. Objek Hak Cipta 4. Batasan Terhadap Pemberian Hak Cipta 5. Perlindungan Hukum Hak Cipta 6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta E. Paten 1. Pengertian Paten 2. Objek Hak Paten. 3. Perlindungan Hukum Bagi Hak Paten 4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten. F. Merek 1. Pengertian Hak 2. Batasan Terhadap Merek 3. Permohonan Merek yang ditolak 4. Perlindungan Hukum Merek 5. Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Merek G. Desain Industri 1. Pengertian Desain Industri 2. Lingkup Desain Industri 3. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri 4. Pendaftaran Desain Industri F. Rahasia Dagang 1. Pengertian Rahasia Dagang 2. Lingkup Rahasia Dagang 3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang 6 HUKUM KETENAGAKERJAAN –Erna Ratnaningsih dan Iron Sarira– 95 A. Pengantar B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan 1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 2. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan a. Hukum Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Perdata b. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana c. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Tata Usaha Negara C. Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan 1. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan D. Syarat Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja 1. Syarat Kerja (Mikro Kondisional) a. Unsur Adanya Pekerjaan b. Unsur Adanya Upah c. Unsur Adanya Perintah d. Unsur Adanya Waktu Tertentu 2. Perjanjian Kerja E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1. Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial 2. Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangan PHK a. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha/Majikan b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Buruh c. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan 3. Hak Buruh Setelah PHK 4. Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan a. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan DAFTAR PUSTAKA 7 HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA –Agus Ryanto– 127 A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Pasar Modal C. Hukum Pasar Modal dan Instrumennya di Pasar Modal. 1. Apakah Hukum Pasar Modal itu? 2. Instrumen Pasar Modal 3. Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) b. Bursa Efek Indonesia (BEI) E. Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI 1. Penawaran Umum. a. Tahap Pra-Emisi b. Tahap Emisi c. Tahap Pasca 2. Pencatatan Saham di BEI F. Menjadi Perusahaan Publik Dengan Keterbukaan Informasi G. Aksi Korporasi (Corporate Action) H. Penegakan Hukum di Pasar Modal 1. Kejahatan di Pasar Modal a. Informasi yang Menyesatkan (Misleading Information) b. Penipuan (Fraud) c. Manipulasi Pasar (Market Manipulation) d. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) 2. Pelanggaran di Pasar Modal 8 HUKUM PERSAINGAN USAHA –Shidarta– 155 A. Pendahuluan B. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999 C. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason D. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999 E. Sanksi F. Lembaga KPPU G. Prosedur Beracara di KPPU H. Penutup DAFTAR PUSTAKA 9 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN –Shidarta– 177 A. Pengantar . B. Subjek-subjek Hukum Perlindungan Konsumen 1. Konsumen dan Kelompok Konsumen 2. Pelaku Usaha. 3. Asosiasi Pelaku Usaha . 4. Kementerian Perdagangan. 5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . 8. Peradilan C. Pemetaan D. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen 1. Kontrak Bukan Syarat 3. Gugatan Perwakilan Kelompok 4. Gugatan LPKSM 5. Tanggung Jawab dengan Beban Pembuktian Terbalik E. Isu Penting dalam Perlindungan Konsumen F. Penutup DAFTAR PUSTAKA 10 HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) –Nirmala Many– 201 A. Pendahuluan. B. Sejarah Hukum Kepailitan D. Tujuan UUKPKPU E. Asas-asas Kepailitan F. Prosedur Kepailitan G. Akibat Putusan Pailit H. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit I. Berakhirnya Kepailitan J. Peran Pengadilan Niaga K. Perjanjian Internasional tentang Kepailitan L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 1. Pengertian dan Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan 2. Jenis-jenis PKPU a. PKPU Sementara b. PKPU Tetap 3. Hakim Pengawas dan Pengurus 4. Panitia Kreditur 5. Status Sita dan Eksekusi Jaminan 6. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU 7. Kompensasi Utang dalam PKPU 8. Akibat Permohonan PKPU Tetap Ditolak 9. Berakhirnya PKPU M. Penutup DAFTAR PUSTAKA 11 HUKUM PAJAK –Richard Burton– 223 A. Pengantar B. Pajak untuk Keadilan C. Penegakan Hukum Pajak D. Subjek Pajak dan Objek Pajak E. Upaya Hukum Wajib Pajak F. Sekilas Kasus Hukum Pajak DAFTAR PUSTAKA 12 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN –Abdul Rasyid– 239 A. Pendahuluan B. Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa C. Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa D. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa 1. Negosiasi 2. Mediasi 3. Arbitrase DAFTAR PUSTAKA 13 ETIKA BISNIS –Shidarta– 255 A. Pendahuluan. B. Nilai, Asas, dan Norma C. Pembentukan “Autonomic Legislation” D. Etika Bisnis sebagai “Autonomic Legislation” E. Penutup DAFTAR PUSTAKA 14 IMPLIKASI ETIS DALAM BISNIS: DALAM KONTEKS HUKUM PARIWISATA –Ahmad Sofian– 271 A. Pendahaluan B. Pengertian Pariwisata Seks Anak C. Situasi Global Pariwisata Seks Anak D. Pelaku Kejahatan Seks Anak 1. Wisatawan Seks Anak Situasional (Situational Sex Offender) 2. Wisatawan Seks Anak Preferensial (Preferential Sex Offenders) 3. Pedofil (Pedophile) E. Instrument Hukum Internasional tentang Pariwisata Seks Anak F. Perundang-Undangan Nasional DAFTAR PUSTAKA 15 TINDAK PIDANA BISNIS –Ahmad Sofian– 295 A. Pendahuluan B. Tindak Pidana Perpajakan C. Tindak Pidana Korupsi D. Tindak Pidana Pencucian Uang E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 1. Kejahatan Korporasi 2. Pelanggaran HAM oleh Korporasi 3. Instrumen Hukum Pelanggaran HAM 4. Pertanggungan Jawaban Pidana Korporasi DAFTAR PUSTAKA 16 HUKUM SIBER INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN –Bambang Pratama– 325 A. Tinjauan Umum B. Ruang Lingkup Hukum Siber di Indonesia C. UU-ITE dan Cakupannya. 1. Konsep Kepemilikan dalam Ruang Siber 2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual pada UU-ITE 3. Pengaturan Persaingan Usaha pada UU-ITE 4. Pengaturan Perlindungan Konsumen pada UU-ITE D. Sumbangan Pemikiran untuk UU-ITE ke Depan E. Penutup
