Buku ini ditulis berdasarkan studi kebijakan dalam kerangka kegiatan Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP), sebuah program kerja sama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan United Nations Development Program (UNDP), pada tahun 2008. Dalam studi ini, kajian komprehensif dan analisis tentang kebijakan mikrohidro telah dilakukan, terutama untuk menyelidiki hubungan antara peraturan energi terkait dan aturan pemerintah daerah, dan mengidentifikasi faktor dan aspek peraturan yang menghambat sektor swasta dan lembaga lain untuk berinvestasi dalam pengembangan mikrohidro. Buku ini diterbitkan untuk tujuan menyelidiki perumusan kebijakan yang dapat menarik sektor swasta dan institusi lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan mikrohidro. Peran dan tingkat komitmen para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk pengembangan energi terbarukan, khususnya mikrohidro, juga dikaji, diikuti dengan analisis survei dari beberapa lokasi proyek yang dipilih untuk meneliti penerapan berbagai peraturan dalam siklus proyek. Beberapa langkah-langkah pengaturan yang terlibat dijabarkan dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dalam pembangunan mikrohidro. Penulis berharap bahwa temuan dan rekomendasi yang diperoleh memberikan solusi strategis dalam pengembangan kebijakan mikrohidro yang mendorong partisipasi sektor swasta dan lembaga lokal untuk meningkatkan pembangunan mikrohidro di Indonesia.
