Profil Prof. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. merupakan salah satu tokoh pemikir hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Sebagai seorang akademisi dan penulis yang sangat produktif, karyanya telah menjadi literatur wajib bagi para mahasiswa hukum, praktisi, hingga pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan.
Lahir di Yogyakarta, W. Riawan Tjandra menempuh seluruh jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1991, dilanjutkan dengan Magister Humaniora pada tahun 1997, dan puncaknya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2005.
Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Dedikasinya terhadap dunia pendidikan tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga tercermin dalam keterlibatannya sebagai ahli hukum dalam berbagai forum nasional dan penyusunan regulasi daerah.
Kepakaran Riawan Tjandra berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia dikenal memiliki ketajaman analisis dalam mengkaji hubungan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara melalui hukum administrasi.
Beberapa pilar utama dalam pemikirannya meliputi:
Hukum Administrasi Negara: Mengulas tata cara kerja birokrasi dan legalitas tindakan pemerintah.
Hukum Keuangan Negara: Memberikan kerangka yuridis mengenai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan publik.
Hukum Pajak: Mengkaji aspek keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Menulis banyak panduan mengenai penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah.
Selain mengajar dan menulis, ia sering diminta menjadi saksi ahli dalam perkara-perkara besar di Mahkamah Konstitusi maupun peradilan umum, terutama yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara atau dugaan penyalahgunaan wewenang.
Melalui dedikasinya, Prof. Riawan Tjandra terus berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi sekumpulan aturan mati, tetapi menjadi instrumen aktif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
