Buku › Hukum › Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang PILKADA

Berat	0.18
Tahun	2015
ISBN	9786029440737
Penerbit	Citra Umbara

Harga: Rp32.000

Tersedia:

Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas

Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas

Malayu S.P. Hasibuan

Rp51.000

Filsafat Ilmu (Edisi Revisi)

Filsafat Ilmu (Edisi Revisi)

Amsal Bakhtiar

Rp85.000

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D

Sugiyono

Rp115.000

Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

Ubaedillah

Rp95.000

Advertisement:

Buku Sejenis

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Otoda 2015)

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Otoda 2015)

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang: Kehutanan dan Illegal Logging

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang: Kehutanan dan Illegal Logging

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN): Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (B.U.P)

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN): Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (B.U.P)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)

Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Administrasi Pemerintahan

(Kembali Ke Atas)

Riwayat Penelusuran Anda (5 Produk Terakhir yang Baru Anda Lihat)

Bersihkan Riwayat

Kebijakan Inovasi di Daerah: Dalam Tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah

Kebijakan Inovasi di Daerah: Dalam Tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Konsep dan Implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah

Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga: Perkawinan Antarsuku Berdasarkan Adat Batak Toba, Pakpak Dairi, Simalungun, Karo dan Mandailing

Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Prespektif Demokrasi

Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Prespektif Demokrasi

Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan

Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan

Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Jangan Tampilkan Lagi