Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai pidana khusus, sehingga hukum dan penanganannya agak berbeda dengan tindak pidana lainnya.
Buku ini hadir untuk memperkenalkan dan memperkaya wawasan tentang korupsi secara komprehensif dan sistenatis. Buku ini, terdiri dari sebelas bagian. Pertama, pendahuluan berisi tentang gambaran umum tindak pidana korupsi, hukum pidana dan permasalahannya. Kedua, menyelami istilah korupsi dan jenisnya. Ketiga, sejarah penanggulangan korupsi melalui instrumen hukum. Keempat, lingkup tindak pidana korupsi ditinjau dari segi normatif. Kelima, pem bahasan tentang sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. Keenam, pembahasan sifat melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Ketujuh, kelembagaan pemberantas korupsi. Kedelapan, hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Kesembilan, tentang kebijakan formulatif pemberantasan korupsi. Kesepuluh, penanggulangan korupsi melalui pendekatan integratif, peran masyarakat dan kerjasama internasional. Kesebelas, analisis kritis terhadap perubahan kelembagaan KPK.
Buku ini disusun untuk pembelajar hukum, mahasiswa, pengajar, praktisi, penegak hukum dan juga masyarakat.
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 ISTILAH DAN JENIS KORUPSI 13
Pengertian Tindak Pidana Korupsi.13
Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 16
BAB 3 SEJARAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 21
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Masa Pemerintahan Belanda dan Pemerintahan Jepang 22
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pasca-Kemerdekaan 28
BAB 4 LINGKUP PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI 35
Tindak Pidana 35
Tindak Pidana Jabatan.40
Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi. 42
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 44
Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.66
BAB 5 HAKIKAT PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 73
Hakikat, Asal Mula, dan Arah Perkembangan Pidana. 73
Perkembangan Hukum Pidana Era Modern 82
Pengaruh Kriminologi terhadap Perkembangan Hukum Pidana.84
Fungsi Hukum Pidana.86
Pengertian Hukum Pidana 87
Pidana dan Pemidanaan. 91
Dasar Pidana dan Pemidanaan 96
Keadilan Restoratif. 102
Pembagian Hukum Pidana Khusus. 107
Sanksi Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 .112
BAB 6 SIFAT MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 119
Perbuatan Melawan Hukum.119
Penyalahgunaan Wewenang: Irisan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara121
Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.127
Penerapan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. 144
BAB 7 KELEMBAGAAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 153
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 153
Kepolisian Negara Republik Indonesia 158
Kejaksaan Republik Indonesia. 162
BAB 8 HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI 167
Hukum Acara Pidana.167
Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi. 169
Asset Tracing dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi181
Eksekusi. 183
BA 9 KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERANTASAN KORUPSI 185
Konsep Kebijakan Formulasi 185
Perkembangan Korupsi dan Upaya Pemberantasan. 188
Kebijakan Formulatif Berdasarkan Konvensi Internasional 190
Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaruan Hukum. 194
Formulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.211
Cakupan Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction.213
Arah Pemberantasan Korupsi Berdasarkan The 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Kyoto, Japan.215
Global Anti-Corruption Consortium.217
BAB 10 PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN INTEGRATIF, PERAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL 219
Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Integratif 219
Peran Masyarakat 226
Kerja Sama Internasional 233
BAB 11 ANALISIS KRITIS REVISI UNDANG-UNDANG KPK 241
Kegaduhan Penolakan Revisi UU KPK. 241
Distorsi Makna Independen dan Belenggu KPK di Bawah
