Sinopsis
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.
Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
Untuk melaksanakan tata kelola pemerintaha didaerah idealnya bersumber pada pendapatan asli daerah, dimana pajak daerah menjadi tumpuan dalam penerimaan APBD, sementara sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah dan laba BUMD hanya merupakan penunjang semata. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, landasan pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, UU no 19 th 1997 sebagai dasar pungutan pajak daerah di Indonesia setelah otonomi daeerah diubah dengan UU no 34 tahun 2000 dan kemudian diganti dengan UU no 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perkembangan dan analisis pungutan pajak daerah diuraikan dalam buku ini sesuai dengan filosofi pungutan, perkembangan tata kelola pemerintahan dan dasar pungutan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Daftar Isi
1 PENDAHULUAN 1
Latar Belakang
Landasan Teori
Alasan Pergeseran Paradigma Pajak Daerah
Standar Parameter Pelayanan
Definisi dan Pengertian
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DARI MASA KE MASA 57
Masa Sebelum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Masa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah…. 83
Pokok-pokok Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004
Pokok-Pokok Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
PARADIGMA BARU PAJAK DAERAH 135
Keseimbangan Beban Pajak dan Tingkat Pelayanan
Paradigma Baru Pajak Daerah di Indonesia
Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Dalam UU No. 28 Tahun 2009
Perlu Dilakukan Revisi UU No. 28 Tahun 2009
STIMULUS PAJAK DAERAH TERHADAP OTONOMI DAERAH 185
Prospek Otonomi Daerah bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Pengaruh Perubahan Paradigma Pajak Daerah terhadap Pembangunan Daerah
Hasil Penelitian di Daerah Sampel
PENGATURAN PAJAK DAERAH YANG BAIK DI BEBERAPA NEGARA LAIN 243
Republik Ceko
Republik Hungaria
Kerajaan Belanda
Kerajaan Malaysia
m.jpg "Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)")
