Sinopsis
Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia dari pemilihan kepala
adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum pemilihan daerah langsung, yaitu proses penyusunan, pembahasan, penerapan dalam pelaksanaan, dan proses penegakan hukumnya dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegakan konstitusi tentang pemilihan kepala daerah langsung. Pemilihan kepala daerah langsung mengindikasikan belum memberikan hasil kepala daerah yang ideal, dalam hal ini ditengarai adanya beberapa kepala daerah yang tersandung kasus hukum korupsi; terjadinya politik uang; konflik horizontal; masifnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan; serta politisasi identitas dan kebangkrutan daerah dalam menyiapkan biaya pemilihan kepala daerah yang besar maka perlu perubahan
konsep yang ideal tentang politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Buku Ini mengkaji dan menganalisi berdasarkan Pancasila Sila Keempat "Kerayatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permussyawarahan/Perwakilan"dan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa " Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi". Frasa " dipilih secara demokratis" merupakan open legal policy. tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan yang dilakukan demokratis. sehingga pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. menjadi bagian daeri kewenangan pembentukan undang-undang untuk menentukannya. Buku ini disusun dengan menggunakan tike kajian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Historis (Historical approach), Perbandingan (Comparative approach), dan Konseptual (Conseptual approach), dengan menggunakan Konsep Negara Hukum Pancasila sebagai Grand Theory, Politik, Hukum Otonomi Daerah sebagai Applied Theory untuk menjelaskan politik hukum pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan otonomi daerah di indonesia yaitu perubahan konsep pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD sebagai usulan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah yang sekarang berlaku.
