Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Buku ini merupakan buku bacaan yang utuh menjelaskan secara historis penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari rencana penyelenggaraan pemilu awal kemerdekaan (1940-an), penyelenggaraan Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, Pemilu Era Reformasi hingga penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Buku ini secara elementer menjelaskan mengenai dinamika dan fenomena penyelenggaraan pemilu di Indonesia, di antaranya menjelaskan: (1) Praktik politik uang yang menghiasi politik elektoral di Indonesia; (2) Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP); (3) Penyelenggaraan pemilu serentak 2019, juga menjelaskan peserta pemilu, daerah pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara serta konversi suara; (4) Pencalonan eksekutif dan pencalonan legislatif, tata kelola pemilih dalam pemilu Indonesia, partisipasi pemilih dan pendidikan politik; (5) Serta bagaimana mengelola pemilu dan demokrasi di era Pandemi Covid-19. Pada bagian akhir merefleksikan tentang konfigurasi politik parlemen hasil Pemilu 2019.
BAB 1 HISTORISITAS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: DINAMIKA DAN KONSEKUENSI POLITIK 1
Pengantar 1
Definisi Pemilu, Sistem Pemilu, dan Fungsi Pemilu 3
Definisi Pemilu 4
Definisi Sistem Pemilu 7
Fungsi Pemilu 9
Pemilu Pertama 1955 11
Desain Awal Pemilu 12
Persiapan Pemilu 1955 15
Pelaksanaan Pemilu 1955 17
Konfigurasi Politik Hasil Pemilu 1955 22
Penyelenggaraan Pemilu Awal Orde Baru 1971 26
Dasar Penyelenggaraan Pemilu 1971 27
Pemilu 1971 dan Pembentukan Rezim Orde Baru 30
Pemilu Orde Baru 1977-1997 33
Pemilu 1977 Pasca-Fusi-Partai Politik 34
Pemilu 1982 dan Penguatan Identitas Rezim 36
Pemilu 1987 dan Dominasi Golkar 39
Pemilu 1992: Parlemen dan Kabinet “Ijo Royo-Royo” 41
Pemilu 1997: Dominasi Golkar Menuju Kehancuran Rezim 42
Pemilu 1999: Pemilu Periode Transisi Politik 46
Reformasi UU Pemilu 47
Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Kontroversi 52
Konfigurasi Politik dan Hasil Pemilu 1999 53
Pemilu 2004-2014: Pembaruan Politik dan Transformasi Penyelenggara Pemilu 56
Dasar Pelaksanaan Pemilu 57
Penyelenggara Pemilu 58
Peserta Pemilu dan Polarisasi Ideologi 59
Hasil Pemilu: Pertukaran Posisi 62
Pemilu 2019: Pemilu Serentak Pertama 68
Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Serentak 69
Pelaksanaan Pemilu Serentak 72
Hasil Pemilu Serentak 75
BAB 2 PEMILU DAN KLIENTALISME DALAM POLITIK INDONESIA 77
Pengantar 77
Definisi Klientalisme 80
Praktik Klientalisme dan Oligarki dalamPolitik Indonesia 82
Praktik Klientalisme 83
Politik Klientalisme pada Pemilu Serentak 2019 88
Oligarki Politik 90
Politik Uang dalam Pemilu Indonesia 93
Wujud Politik Uang di Indonesia 95
Perebutan Kekuasaan dengan Uang 99
Pembiayaan Politik 100
Pemilu dan Korupsi Politik di Indonesia 102
Korupsi dalam Politik Indonesia 105
Praktik Korupsi Pasca-Orde Baru 107
Pemilu dan Praktik Korupsi Politik 110
Aliansi Gerakan Sosial dan Pemberantasan Korupsi 113
BAB 3 LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: KPU, BAWASLU, DAN DKPP 119
Pengantar 119
Perspektif Teoretis dalam Studi Kelembagaan Pemilu 120
Sejarah Komisi Pemilihan Umum 124
Struktur Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU) 127
KPU: Dari Kooptasi Menuju Kemandirian 128
Transformasi Kelembagaan KPU 131
Penataan Kelembagaan KPU 134
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 135
Historisitas Bawaslu 136
Bawaslu: Kelembagaan dan Transformasi Peran 138
DKPP dan Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu 143
Sejarah DKPP: Dari DK-KPU ke DKPP 143
Kelembagaan DKPP dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas 145
DKPP: Penegak Etik Penyelenggara 148
Relasi Antarlembaga Penyelenggara Pemilu 152
BAB 4 PEMILU SERENTAK DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL 157
Pendahuluan 157
Definisi Pemilu Serentak 158
Definisi Pemilu Serentak 159
Pemilu Serentak: Pilihan Ideal 162
Pemilu Serentak: Keragaman Praktik 165
Pemilu Serentak: Nasional dan Daerah 165
Pemilu Serentak Produk Putusan MK No. 14/2013 169
Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi 171
Pemilu Serentak Pasca-Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/ 2019 174
Pertimbangan Pemilu Serentak 174
Desain Pemilu Serentak: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal 177
BAB 5 PESERTA PEMILU, DAERAH PEMILIHAN, PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN DAN KONVERSI SUARA 183
Pengantar 183
Definisi Konsep 185
Rekrutmen Calon 186
Definisi Peserta Pemilu 188
Definisi Daerah Pemilihan 190
Peserta Pemilu 193
Partai Politik 193
Perseorangan 194
Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 196
Dinamika Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi 196
Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 199
Penentuan Alokasi Kursi per Dapil 202
Pemungutan-Penghitungan dan Konversi Suara 204
Pemungutan dan Penghitungan Suara 205
Manipulasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara 208
Konversi Suara ke Kursi 210
BAB 6 PENCALONAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 215
Pengantar 215
Sistem Pencalonan 216
Pencalonan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) 219
Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 220
Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 221
Pencalonan “Senator” Anggota DPD 224
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 228
Proses Pencalonan 229
Syarat Pencalonan 234
Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden 236
Konsekuensi Hukum 238
Pencalonan Kepala Daerah 240
Proses Pencalonan Kepala Daerah 241
Syarat Pencalonan dan Syarat Calon 246
Calon dan Pemilih: Citra, Popularitas, dan Program 249
BAB 7 PEMILIH DAN KEDAULATAN RAKYAT: TATA KELOLA PEMILIH DALAM PEMILU 255
Pendahuluan 255
Definisi Pemilih 257
Hak Pilih Warga dan Kedaulatan Rakyat 259
Prinsip Kesamaan Hak Pilih Warga 260
Jaminan Hak Pilih Pemilih Disabilitas 263
Jaminan Hak Pilih: Pasien Rumah Sakit dan Gangguan Jiwa 267
Pasien Rumah Sakit 268
Pemilih dengan Gangguan Jiwa 269
Tata Kelola Pemilih dalam Pemilu 269
Anomali Data Pemilih 270
Tata Kelola Pemilih 273
Data Kependudukan dan Daftar Pemilih 275
Sumber Data Pemilih 276
Prinsip Identitas Kependudukan Tunggal 279
Syarat Memilih: Antara 17 Tahun dan Sudah Menikah 280
Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih 283
Penetapan Daftar Pemilih 286
Dinamika Penetapan Daftar Pemilih 287
Penetapan DPS 288
Penetapan DPT 289
Dinamika Penetapan DPTHP Pemilu Serentak 2019 290
Inisiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih 293
BAB 8 PARTISIPASI, SOSIALISASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH 297
Pengantar 297
Partisipasi, Sosialisasi, dan Perilaku Pemilihdalam Pemilu 300
Definisi Partisipasi Politik 301
Definisi Sosialisasi Politik 303
Definisi Perilaku Pemilih 305
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 309
DAFTAR ISI xiii
Refleksi Partisipasi Pemilih pada Pemilu Indonesia 309
Dimensi Partisipasi Pemilih 310
Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Presiden 312
Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Legislatif 316
Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Kepala Daerah 319
Relawan Demokrasi (Relasi): Basis Utama Sosialisasi Politik 321
Relasi dan Penguatan Demokrasi 322
Relasi dan Kelompok Sasaran Sosialisasi 325
Segmen Kelompok Sasaran Sosialisasi 327
Perilaku Pemilih dalam Pemilu 334
BAB 9 DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 337
Pendahuluan 337
Pemilihan Serentak dan Pandemi Covid-19 338
Penundaan Pemilu dan Referendum: Berkaca pada Negara lain 339
Penundaan Pilkada Serentak 2020 344
Pemilihan Dilanjutkan 345
Mengaktifkan Penyelenggara Ad Hoc 348
Tata Kelola Pemilihan di Era Pandemi Covid-19 349
Desain Pengelolaan Pilkada Era Pandemi 349
Pendaftaran Pasangan Calon 352
Pemutakhiran Data Pemilih 356
Pengelolaan Logistik Pemilihan 356
Partisipasi Pemilih dan Kampanye Pemilihan 357
Kampanye Pemilihan 358
Partisipasi Masyarakat 363
Penataan dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan 366
Standar Kesehatan bagi Penyelenggara 366
Sosialisasi Pemilihan Masa Pandemi Covid-19 368
BAB 10 PERGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK PASCA-PILEG 2019: KAJIAN DAN ANALISIS TERHADAP DINAMIKA POLITIK DI SULAWESI SELATAN 371
Pengantar 371
Pemaknaan terhadap Elite Politik 374
Elite Politik dan Pergeseran Posisi 377
Dari Elite Berkuasa ke Aktor Baru 381
Pergeseran Kuasa Suatu Keniscayaan 387
