Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan. Nilai, simbol, dan perilaku yang berkembang dalam birokrasi di negara kita cenderung menunjukkan posisinya sebagai agen, kekuasaan, dan status quo.
Rencana pemerintah untuk merumuskan grand design dan road map (GDRM) reformasi birokrasi menumbuhkan harapan baru tentang keseriusan pemerintah untuk memosisikan peran birokrasi publik sebagaimana dicita-citakan oleh warga bangsa. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperbaiki kepercayaan publik melalui perbaikan kredibilitas institusi pemerintah, kebijakan, dan para pejabatnya.
Selain memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi publik di Indonesia---terutama yang muncul karena interaksi antara struktur birokrasi Weberian dan lingkungan birokrasi yang buruk serta budaya paternalisme yang kuat, lingkungan politik yang terfragmentasi, dan masyarakat sipil yang lemah---buku ini juga menyumbangkan gagasan-gagasan tentang agenda dan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan dalam reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi akan berhasil jika birokrasi publik mampu memberikan nilai tambah bagi efisiensi nasional, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial serta mampu menjadi agen perubahan. Dalam kondisi seperti ini kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi dan aparatusnya pun akan tumbuh kembali dan menguat.
