bab 2 HUKUM DAN EKONOMI 2.1. Landasan Teori Hubungan Ekonomi dan Hukum 2.2. Teori Economic Analysis of Law 2.3. Sociological Jurisprudence sebagai Landasan Berpikir dalam Pembentukan Sistem Hukum yang Memperhatikan Variabel Ekonomi.
bab 3 F ILSAFAT DAN TEORI TENTANG HUKUM DAN KEADILAN 27 3.1. Tentang Hakikat Hukum 3.2. Tentang Kead ilan 3.3. Kondisi Asali Manusia Menurut Kepercayaan Tiongkok
bab 4 PEMIDANAAN DAN SISTEM SANKSI 4.1. Perkembangan Tujuan Pemidanaan 4.2. Teori Pemidanaan 4.3. Eksistensi Pemidanaan atau Hukuman 4.4. Restorative Justice 4.5. Double Track System: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan 4.6. Pemidanaan Berbasis Pancasila. 4.7. Rangkuman Penjelajahan Teori dan Filsafat.
bab 5 HUKUM PIDANA SAAT INI: KELEMAHAN DAN PERBAIKANNYA 127 5.1. Hukum Pidana Saat Ini Tidak Memberi Rasa Keadilan pada Korban dan Tidak Memiliki Faktor Deteren yang Menjerakan Pelaku 5.2. Kelemahan Sistem Indefinite Sentence dalam Kebijakan Kriminal Saat Ini 5.3. Belum Adanya Pedoman Pemidanaan yang Menampilkan Perhitungan Pembebanan Pidana 5.4. Potensi Ketidakadilan Bagi Terpidana atau Tersangka 5.5. Perbandingan Pemidanaan Saat ini dengan Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi. 5.6. Pembatasan Maksimum Hukuman Pidana Adalah Pembatasan Hukum Pidana dalam Memberi Perlindungan 5.7. Beban Pemidanaan Atas Kerugian Ekonomis Korban Tindak Pidana dan Atas Kerugian Sosial Tindak Pidana 5.8. Urgensi Perubahan Hukum Pidana yang Mengadopsi Model Restorative Justice yang Tepat
bab 6 KONSEP PEMIDANAAN BERBASIS NILAI KERUGIAN EKONOMI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA 171 6.1. Konsepsi-konsepsi Dasar dalam Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi 6.2. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial Menjadi Landasan Konstruksi Pembentukan Sistem Pidana yang Memberi Rasa Deteren dan Keadilan 6.3. Beban Nilai Ekonomi untuk Tindak Pidana yang Tidak BermotifKeuntungan Finansial 6.4. Rekomendasi Perubahan Sistem Pemidanaan RUU KUHP ke Sistem Menurut Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi 186 6.5. Konsep Pemiskinan Terpidana Korupsi Vs. Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi 6.6. Ketidakpastian Hukum Adalah Sumber Dari ‘Sistem Bayangan’ 6.7. Pemidanaan Adalah Esensi Hukum Pidana 6.8. Konsep Pemidanaan yang Memperhatikan Aspek Moralitas Hukum Terutama untuk Pihak-pihak Ekonomi Lemah 6.9. Konsep Pemidanaan Dalam Model Perhitungan Pidana dan Beberapa Contoh. 6.10. Ringkasan: Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi.
bab 7 PENGEMBANGAN 215 7.1. Keadilan Restoratif Berbasis Mufakat Nilai. 7.2. Analisi Terhadap “Analisis Ekonomi tentang Hukum Pidana” 7.3. Ratio-legis Pemidanaan: Pemenuhan Crime Does Not Pay 7.4. Reactive Definite Sentencing 7.5. Perbandingan Dengan Pedoman Pemidanaan Amerika Serikat 7.6. Perbandingan Singkat Dengan Hukum Pidana Belanda 7.7. Rancang Bangun Hukum Pidana Indonesia yang Berkeadilan, Berdaya Jera, Restoratif, dan Responsif 7.8. Problema Infiniti dan Pembatasan Maksimum Sanksi Pidana Penjara 7.9. Insentif Aparat Penegak Hukum 7.10. Daya Tangkal dan Daya Cegah dalam Kebijakan Kriminal 7.11. Penutup Pengembangan
