Sungguhpun Undang-Undang Perumahan dan Permukiman ini lahir lima belas tahun yang silam, namun ternyata materi atau substansinya masih relevan dengan issue-issue strategis saat ini yaitu pengadaan rumah, perumahan dan permukiman dalam skala ekonomis dan optimum. Bahkan issue-issue demikian diperkirakan akan Indonesia pada umumnya masih relative rendah.
Mengingat substansi andalan dari undang-undang ini tampaknya adalah konsep pendekatan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba BS), maka kehadiran Juklak dan Juknis mengenai Kasiba dan Lisiba BS serta Tatacara Penunjukan Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggara Lisiba BS sebagaimana dituangkan dalam bentuk tiga buah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31, 32, dan 33 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan teknis atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang hal yang sama harus kita sambut gembira setelah kita "terutama pemilik tanah dan para pelaku pembangunan perumahan seperti pengembang" terpaksa harus menunggu selama 14 tahun terhitung sejak lahirnya UU Perumahan dan Permukiman ini. Lebih baik terlambat daripada tidak. Oleh karena itu ketiga Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tersebut dirasa perlu untuk dilampirkan di bagian belakang buku ini secara utuh.
BAB I KETENTUAN UMUM A. Sistematika dan substansi Undang-Undang Perumahan dan Permukiman B. Peraturan perundangan lain yang erat terkait C. Materi dan penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2 D. Issue-issue strategis "Sepanjang Jaman" E. Kepeloporan Perum Perumnas sebagai pelaku F. Perumahan, pertanahan dan penataan ruang
BAB II ASAS DAN TUJUAN A. Mate ri dan penjelasan Pasal 3 dan Pasal 4 B. Nilai-nilai universal C. Kebutuhan dasariah dan fungsi hunian D. Permukiman dalam konteks kewilayahan E. Rumah sebagai bangunan gedung fungsi hunian
BAB III PERUMAHAN A. Materi dan penjelasan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 B. Pembangunan perumahan sebagai wujud pengamalan penataan ruang C. Persyaratan rumah dan perumahan dalam perspektif Undang-Undang Bangunan Gedung D. Hak dan kewajiban individu dan badan hukum
BAB IV PERMUKIMAN A. Materi dan penjelasan Pasal 18 sampai dengan Pasal 28 B. Kawasan Siap Bangun sebagai pendekatan mewujudkan penruntukan kawasan permukiman C. Campur tangan Pemerintah dalam Pasar Tanah D. Badan pengelola kawasan siap bangun
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT A. Materi dan penjelasan Pasal 29 B. Participatory Planning and Building C. Konsolidasi tanah masih wujud terbaik dari partisipasi masyarakat D. Prinsip-prinsip program dan kegiatan Konsolidasi Tanah
BAB VI PEMBINAAN A. Materi dan penjelasan Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 B. Pembinaan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang peruntukan permukiman C. Pengadaan tanah D. Pembagian urusan perumahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
BAB VII KETENTUAN PIDANA A. Materi dan penjelasan Pasal 36 dan Pasal 37 B. Sanksi pidana sebagai upaya preventif C. Meluruskan kembali "Cara Kita Berhukum"
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN A. Materi dan penjelasan Pasal 38 dan Pasal 39 B. Aspek edifikasi dan sifat edukatif
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN A. Materi dan penjelasan Pasal 40 B. Peraturan Perundangan terkait
BAB X KETENTUAN PENUTUP A. Materi dan penjelasan Pasal 41 dan Pasal 42 B. Masih diperlukan Peraturan Pemerintah lainnya
LAMPIRAN:
1. Konsiderans Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 2. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kasiba dan Lisiba BS 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penunjukan Badan Pengelolaan Kasiba dan Penyelenggaraan Lisiba BS 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
