Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Hukum Peraturan Daerah: Teori dan Praktik ditulis sebagai jawaban atas minimnya referensi mengenai aspek hukum peraturan daerah di Indonesia. Padahal, peraturan daerah memegang peran penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menempatkan peraturan daerah dalam hierarki perundang-undangan nasional, kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang proses penyusunan dan implementasi kebijakan daerah semakin mendesak. Buku ini hadir untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan agar dapat merancang regulasi daerah yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.
Di dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan yang komprehensif mengenai teori dan praktik hukum peraturan daerah. Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menyajikan panduan lengkap mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi peraturan daerah. Keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang sistematis serta relevan dengan kebutuhan legislatif dan eksekutif daerah. Tidak hanya teori, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan analisis mendalam yang membantu pembaca memahami tantangan serta solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hukum daerah.
Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa hukum yang ingin memahami lebih dalam tentang peraturan daerah, serta bagi anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang akan membantu dalam penyusunan regulasi yang berkualitas serta memberikan solusi atas berbagai tantangan pemerintahan daerah.
BAB 1 NEGARA HUKUM 1
Negara Hukum 1
Negara Hukum Pancasila 3
Negara Hukum Eropa Kontinental 7
Negara Hukum Common Law 10
BAB 2 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 13
Pendekatan Ilmu Perundang-undangan 13
Sejarah Pengaturan Pembentukan Perundang-undangan 14
Hierarki Peraturan Perundang-undangan 16
Fungsi Peraturan Perundang-undangan 20
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 22
Tahapan Pe mbentukan Peraturan Perundang-undangan 26
Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 30
Teori Perundang-undangan 33
Teori Hans Kelsen 35
Teori Philipe Nonet dan Philip Selznick 36
Teori Jeremy Bentham 40
Teori Gustav Radbrught 43
Teori Robert B. Seidman 46
BAB 3 PEMERINTAHAN DAERAH 51
Pemerintahan Daerah 51
Kedudukan Pemerintahan Daerah 55
Kewenangan Pemerintahan Daerah 58
BAB 4 PERATURAN DAERAH 67
Peraturan Daerah 67
Macam-macam Peraturan Daerah 69
Fungsi Peraturan Daerah 70
BAB 5 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 73
Penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan 73
Naskah Akademik 73
Penjelasan atau Keterangan 90
Rancangan Peraturan Daerah 95
Landasan Hukum (Delegasi atau Atribusi) 95
Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik 96
Materi Muatan Peraturan Daerah 98
Proses Penyusunan Peraturan Daerah 102
Tahap Perencanaan 104
Tahap Penyusunan 107
Tahap Pembahasan 116
Tahap Pengesahan dan Penetapan 120
Tahap Pengundangan 121
Tahap Penyebarluasan 125
BAB 6 ANATOMI PERATURAN DAERAH 127
Judul 127
Pembukaan 133
Batang Tubuh 135
Ketentuan Umum 139
Materi Pokok yang Diatur 141
Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan) 142
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 144
Ketentuan Penutup 145
Penutup 147
Penjelasan (Jika Diperlukan) 149
Lampiran (Jika Diperlukan) 154
BAB 7 PENGUJIAN PERATURAN DAERAH 157
Pengujian Peraturan Daerah 157
Teknik Pengujian Peraturan Daerah 159
Akibat Pengujian Peraturan Daerah 167
Pembatalan Peraturan Daerah 167
Menyatakan Tetap Berlaku 174
BAB 8 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 177
Pengertian Pencabutan 177
Teknik Pencabutan Peraturan Daerah 178
Akibat Hukum Pencabutan Peraturan Daerah 186
BAB 9 ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 189
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan 189
Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah 196
Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Ex-Post (Ius Constitutum) 196
Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Ex-Ante (Ius Constituendum) 198
LAMPIRAN
Contoh Teknik Penyusunan Perda 201
Bentuk Rancangan Perda Provinsi 233
Bentuk Rancangan Perda Kabupaten/Kota 235