Dalam buku ini penulis membahas tentang Pengertian Hukum Anak, Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia, Pengadilan Anak seperti Kompetensi Pengadilan Anak, Azas-azas Pengadilan Anak, Hakim Pengadilan Anak, Wewenang Sidang Anak, Sanksi Terhadap Anak Nakal, Petugas Kemasyarakatan dan Acara Pengadilan Anak. Selanjutnya, dibahas juga tentang Lambaga Pemasyarakatan Anak meliputi fungsi Lapas Anak, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, Pembinaan dalam Lapas, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Pengeluaran dari Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pertimbangan Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Keamanan dan Ketertiban lapas. Pada bab IV dibahas tentang Perlindungan Anak, meliputi Kesejahteraan Anak, Buruh Anak, Perwalian, Pengangkatan Anak, Melindungi Anak dari Tindak Pidana, Konvensi Hak-hak Anak dan Perwalian. Buku ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan anak, sehingga sangat membantu dalam mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan anak.
PENDAHULUAN Pengertian Hukum Anak Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia PENGADILAN ANAK Kompetensi Pengadilan Anak -Kompetensi Absolut -Kompetensi Relatif Asas-asas Pengadilan Anak Hakim Pengadilan Anak -Hakim Anak -Hakim Banding Anak -Hakim Kasasi Anak Wewenang Sidang Anak -Peninjauan Kembali -Kewenangan Sidang Anak San ksi Terhadap Anak Nakal -Pidana -Tindakan (Pasal 24 Undang-undang No.3 Tahun 1997) Petugas Kemasyarakatan -Pembimbing Kemasyarakatan -Pekerja Sosial -Pekerja Sosial Sukarela Acara Pengadilan Anak -Perkara Anak Nakal -Penyidikan -Penangkapan -Penahanan -Bantuan Hukum -Penuntutan -Pemeriksaan di Muka Sidang LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK Arti dan Fungsi LAPAS Anak Anak Didik Permasyarakatan -Anak Pidana -Anak Negara -Anak Sipil Klien Permasyarakatan Pembinaan di LAPAS -Asas-asas Pembinaan di LAPAS -Proses Pembinaan Remisi Pembebasan Bersyarat Pengeluaran dari Lembaga Permasyarakatan Badan Pertimbangan Permasyarakatan Tim Pengamat Permasyarakatan Keamanan dan Ketertiban LAPAS PERLINDUNGAN ANAK Kesejahteraan Anak -Pengertian Kesejahteraan Anak -Hak-hak Anak -Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak -Usaha Kesejahteraan Anak -Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan Buruh Anak Kedudukan Anak Perwalian Pengangkatan Anak -Arti Pengangkatan Anak -Proses Pengangkatan Anak -Pengangkatan Anak Antarnegara Melindungi Anak dari Tindak Pidana Konvensi Hak-hak Anak Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam Perwalian Anak Menurut Hukum Islam DAFTAR LIBERATUR LAMPIRAN-LAMPIRAN Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Penjelasannya Undang-undang R.I No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan dan Penjelasannya Undang-undang No.4 Tahun 1979 ,LN.1979-32 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah Undang-undang No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (LN.No.2 Tahun 1951) Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 mengenai Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Gari bagi Wanita (Stbl No. 647 Tahun 1925) Ordonansi 27 Februari 1926, Diterapkan 1 Mei 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang-orang Muda da Atas kapal (Stbl.No.87 Tahun 1926) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.06-UM.01 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Keputusan Bersama Menteri P dan K dan Mentri Keuangan R.I No. 0223/K/1981 No:4346/KMK/03/1981 tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Dana Penunjangan Pendidikan Sekolah Menegah Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor Geheel Indonesie Befreffende het Burgelijk van de Chineezen)S.1917-129 jis, S.1919-81,S.1924-557,S.1925-92 Undang-undang No.1 Tahun 1974 LN.1974-1 tentang Perkawinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.01/Kep/MENKO/KESRA/I/1991 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar
