Sinopsis
Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku.
Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara.
Daftar Isi
BAB 1 HUKUM 1
Pengertian Hukum 1
Fungsi dan Tujuan Hukum 7
Fungsi Hukum 7
Tujuan Hukum 12
Nilai-nilai Hukum 22
Sifat Hukum 25
Sumber-sumber Hukum 28
Sumber Hukum Formil 30
Sumber Hukum Materil 43
BAB 2 NEGARA HUKUM 45
Negara 45
Negara Hukum 47
Tipe-tipe Negara Hukum 54
Bentuk dan Unsur Negara Hukum 58
BAB 3 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 65
Pengertian Hukum Administrasi Negara 65
Administrasi 65
Administrasi Negara 67
Hukum Administrasi Negara 71
Asas-asas Hukum Administrasi Negara 77
Asas Yuridikitas (Rechtmatingheid) 77
Asas Legalitas (Wetmatingheid) 78
Asas Diskresi 80
Tujuan Hukum Administrasi Negara 85
Fungsi Hukum Administrasi Negara 86
BAB 4 TEORI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 89
Teori Ekapraja (Ekatantra) 89
Teori Dwipraja (Dichotomy/Dwitantra) 90
Teori Tripraja (Trias Politika) 91
Teori Catur Praja 92
Teori Panca Praja 94
Teori Sad Praja 95
Tugas Pemerintah Indonesia 95
Konsekuensi dalam Perundang-undangan 96
Kewenangan atas Inisiatif Sendiri 97
Kewenangan atas Delegasi 97
Droit Function 98
BAB 5 HUKUM KEPEGAWAIAN 101
Pengertian Hukum Kepegawaian 101
Asas-asas Hukum Kepegawaian 103
Penegakan dan Perlindungan Hukum Kepegawaian 104
Tujuan Hukum Kepegawaian 105
BAB 6 WEWENANG 109
Pengertian Wewenang 109
Sumber Wewenang 111
Atribusi 111
Delegasi 111
Mandat 112
Penyalahgunaan Wewenang 113
BAB 7 TINDAKAN PEMERINTAH 115
Pengertian Tindakan Pemerintah 115
Keputusan (Beschikking) 116
BAB 8 GOOD GOVERNANCE 125
Pengertian Good Governance 125
Prinsip Good Governance 129
Asas-asas Good Governance 132
Tujuan Good Governance 135
Good Governance Negara Pancasila 137
BAB 9 PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 141
Pengertian Perlindungan Hukum 141
Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 143
Tujuan Perlindungan Hukum 144
Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit) 144
Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit) 145
Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) 146
Jaminan Hukum (Doelmatigkeit) 147
Perlindungan Hukum Administrasi Negara 148
BAB 10 PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 151
Penegakan Hukum 151
Penegakan Hukum Administrasi Negara 155
Instrumen Penegkan Hukum Administrasi 157
BAB 11 LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 165
Lembaga Negara Menurut UUD 1945 165
Majelis Permusyawaratn Rakyat 165
Dewan Perwakilan Rakyat 168
Dewan Perwakilan Daerah 172
Presiden dan Wakil Presiden 176
Badan Pemeriksaan Keuangan 180
Mahkamah Agung 182
Mahkamah Konstitusi 184
Komisi Yudisial 190
Lembaga-lembaga Negara Independen 197
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 197
Dewan Pers 201
Komisi Pemberantasan Korupsi 205
Komisi Pemilihan Umum 209
Ombudsman Republik Indonesia 211
BAB 12 HUKUM PEMERINTAH DAERAH 217
Pengertian Hukum Pemerintah Daerah 217
Asas-asas Hukum Pemerintah Daerah 225
Tujuan Hukum Pemerintah Daerah 228
Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 234
Hubungan Pusat dan Daerah 238
BAB 13 SANKSI ADMINISTRASI 243
Pengertian Sanksi 243
Tujuan Sanksi 244
Macam-macam Sanksi Administrasi 246
Peringatan/Teguran Lisan 246
Peringatan/Teguran Tertulis 247
Tindakan Paksa Pemerintahan (Bestuursdwang/
Politiedwang) 247
Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan 248
Denda Administratif 248
Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) 249
Penjatuhan Sanksi Administrasi 250
